TVRINews – Jakarta
Pemerintah Targetkan 5.000 Kampung Nelayan Modern Guna Memperkuat Swasembada Pangan Nasional hingga 2029.
Pemerintah Republik Indonesia terus mempercepat penguatan sektor kelautan dan ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Strategi ini ditujukan untuk mentransformasi kawasan pesisir menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang produktif, berkelanjutan, serta terintegrasi dari hilir ke hulu.
Inisiatif yang bergulir sejak 2025 di bawah koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut diproyeksikan mencakup hingga 5.000 titik lokasi di seluruh penjuru Nusantara pada 2029. Pembangunan fasilitas ini mengacu pada amanat Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 terkait percepatan swasembada pangan, energi, dan air.
Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto menyoroti besarnya potensi ekonomi sektor perikanan nasional yang selama ini belum terserap secara maksimal oleh industri dalam negeri.
(Pidato Kenegaraan pada Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD RI di Gedung Nusantara. [Foto: BPMI Setpres])
"Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar US$ 34 miliar, baru mungkin 5% yang dapat kita nikmati, sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita," kata Presiden Prabowo Subianto.
Untuk mengikis kendala struktural tersebut, KNMP dirancang terpadu bersama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Setiap kawasan dilengkapi infrastruktur penunjang, seperti dermaga, tempat pelelangan, fasilitas cold storage, unit pengolahan, hingga area pemukiman dan sarana sosial bagi masyarakat setempat. Alokasi APBN yang dikucurkan melalui Kementerian Keuangan mencapai Rp1,1 triliun pada fase awal 2025 guna merealisasikan 100 lokasi prioritas.
Dampak dari modernisasi ini tecermin pada proyek percontohan KNMP Samber-Binyeri di Biak Numfor, Papua. Data KKP mencatat volume produksi perikanan di wilayah tersebut melonjak 121 persen dari 552 kilogram menjadi 1.221 kilogram per bulan. Lonjakan kapasitas melaut dari 9 hari menjadi 13 hari memicu kenaikan pendapatan rata-rata nelayan hingga 89 persen menjadi Rp11,43 juta per bulan, serta memfasilitasi distribusi antarpulau sebanyak 231 ton ikan senilai Rp4,36 miliar.
(Dampak dari modernisasi, data KKP mencatat volume produksi perikanan di wilayah tersebut melonjak 121 persen dari 552. [Foto: BPMI Setpres])
Capaian serupa tercatat di KNMP Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, yang beroperasi sejak pertengahan 2026. Kawasan ini berhasil memicu peningkatan penghasilan warga lokal dari Rp4 juta menjadi Rp7 juta per bulan, sekaligus menembus pasar komersial melalui pengiriman produk olahan tuna loin secara berkala ke pusat-pusat industri nasional.
Ketua Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP, Irjen Pol Victor Gustaaf Manoppo, menegaskan bahwa kontinuitas pengiriman rantai pasok perikanan merupakan indikator utama dari penguatan ekosistem bisnis kawasan.
"Ini tentu membawa dampak ekonomi yang lebih baik kepada para nelayan sekitar," ujar Victor Gustaaf Manoppo dikutip laman resmi Sekretariat Negara Senin19 Oktober 2026.
Sementara itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai menyambut positif integrasi fasilitas pengolahan dan pemasaran modern yang dinilai mampu menjaga kualitas komoditas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi warga pesisir.
"Program ini diproyeksikan mampu meningkatkan produksi perikanan rata-rata hingga kurang lebih 800 ton per tahun per lokasi dan mampu menaikkan pendapatan nelayan hingga 75 persen," tutur Bupati Sinjai, Ratnawati Arif.
Ekspansi bertahap KNMP diharapkan tidak hanya menjadi benteng kedaulatan pangan wilayah laut Indonesia, tetapi juga mengukuhkan kawasan pesisir sebagai pilar sentral dalam struktur pertumbuhan ekonomi nasional skala panjang.
