TVRINews, Pasuruan
Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah bagi orangtua siswa Sekolah Rakyat. Saat ini, proses verifikasi faktual di lapangan tengah dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 2 Balai P3KP Jawa 4, Firdiansyah Fatoni, mengatakan verifikasi lapangan menjadi tahapan penting sebelum proses renovasi rumah dimulai. Pemerintah menargetkan pelaksanaan renovasi dapat berjalan pada September 2026.
"Untuk Pasuruan sudah 11 titik usulan Kemensos yang lolos verifikasi faktual," ujar Firdiansyah dalam keterangan tertulis, Kamis, 18 Juni 2026.
Ia menjelaskan, Kota dan Kabupaten Pasuruan memperoleh kuota sebanyak 225 unit rumah berdasarkan usulan dari Kemensos. Sementara itu, total usulan renovasi rumah bagi orangtua siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur mencapai 1.837 unit.
Dalam kegiatan verifikasi tersebut, tim meninjau sejumlah rumah calon penerima bantuan di wilayah Pasuruan. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat kondisi fisik bangunan, sanitasi, serta memastikan kelengkapan dokumen kepemilikan rumah sebagai syarat penerima program.
Salah satu calon penerima manfaat, Rahmat, mengaku bersyukur atas program yang digulirkan pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu memiliki hunian yang lebih layak.
"Alhamdulillah, bersyukur ada perhatian dari pemerintah," ucapnya.
Tenaga Ahli Menteri Sosial, Fajar WH, yang turut mendampingi kegiatan tersebut menjelaskan bahwa Program Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada penyediaan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga menyasar peningkatan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.
Menurutnya, pemerintah berupaya menghadirkan pendekatan terpadu melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan perbaikan kondisi tempat tinggal keluarga siswa.
"Anaknya disekolahkan, orangtuanya diberdayakan, dan rumahnya yang tak layak huni direnovasi," lanjutnya.
Fajar menambahkan, saat ini terdapat tiga Sekolah Rakyat yang beroperasi di Pasuruan, yakni Sekolah Rakyat Terintegrasi 48 Kabupaten Pasuruan, SRMP 28 Kota Pasuruan, dan SRT 3 Pasuruan.
Secara nasional, pemerintah menargetkan renovasi 10.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik orangtua siswa Sekolah Rakyat melalui program BSPS. Program kolaborasi antara Kemensos dan Kementerian PKP tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
Selain tim dari Kementerian PKP, proses verifikasi lapangan juga melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), kepala sekolah, serta guru Sekolah Rakyat untuk memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.
