TVRINews, Jakarta
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mempercepat pemulihan layanan pendidikan bagi ribuan sekolah yang terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra. Upaya yang dilakukan meliputi pemulihan kegiatan belajar mengajar, revitalisasi dan relokasi sekolah, pembangunan ruang kelas darurat, hingga penyaluran bantuan bagi guru dan peserta didik terdampak.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa pemenuhan hak belajar peserta didik menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan penanganan bencana.
“Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan hak belajarnya karena terdampak bencana. Karena itu, kami memastikan layanan pendidikan tetap berjalan sambil mempercepat pemulihan sarana dan prasarana agar peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman,” ujar Mu’ti dalam keterangan yang diterima tvrinews, Kamis, 18 Juni 2026.
Berdasarkan data per 9 Juni 2026, sebanyak 4.922 satuan pendidikan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terdampak bencana. Meski demikian, seluruh sekolah tersebut telah kembali melaksanakan pembelajaran dengan tingkat keterlaksanaan mencapai 100 persen.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.828 sekolah telah kembali beroperasi di lokasi asal. Sementara itu, 52 sekolah menggunakan ruang kelas darurat, 35 sekolah masih memanfaatkan tenda, dan tujuh sekolah lainnya menumpang di sekolah maupun bangunan publik.
Kemendikdasmen menargetkan seluruh peserta didik sudah dapat belajar di ruang yang lebih layak pada tahun ajaran baru 2026/2027. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah terus mempercepat pembangunan ruang kelas darurat dan revitalisasi sekolah.
“Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh peserta didik dapat belajar di ruang yang lebih layak. Karena itu, penyediaan ruang kelas darurat dan percepatan revitalisasi terus kami lakukan agar pada tahun ajaran baru tidak ada lagi sekolah yang belajar di tenda,” lanjutnya.
Dalam mendukung proses pemulihan, Kemendikdasmen telah menyalurkan bantuan penanggulangan bencana dengan total nilai mencapai Rp3,408 triliun. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk revitalisasi 3.119 satuan pendidikan senilai Rp3,001 triliun dan penyaluran tunjangan khusus bagi guru terdampak sebesar Rp315,1 miliar.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan 35 ribu paket perlengkapan sekolah (school kit), 169 tenda, 211 ruang kelas darurat, 197.670 buku pembelajaran, dukungan psikososial bagi 870 satuan pendidikan, serta bantuan operasional pendidikan darurat untuk 1.650 sekolah.
Menurut Abdul Mu’ti, proses pemulihan pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali fasilitas sekolah, tetapi juga memastikan keberlangsungan proses belajar mengajar.
“Pemulihan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan perbaikan bangunan sekolah, tetapi juga memastikan guru dapat tetap mengajar dan peserta didik memperoleh dukungan yang mereka butuhkan untuk melanjutkan pembelajaran,” jelasnya.
Dari total 4.922 sekolah terdampak, sebanyak 3.283 sekolah memperoleh bantuan revitalisasi, sedangkan 1.639 sekolah membutuhkan dukungan sarana pendidikan. Hingga saat ini, 3.119 sekolah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan total nilai bantuan mencapai Rp3,001 triliun.
Dana tahap pertama telah disalurkan kepada 3.034 sekolah dengan nilai Rp2,050 triliun. Sementara itu, 86 sekolah lainnya masih dalam proses penyaluran bantuan senilai Rp41,7 miliar.
Kemendikdasmen juga mempercepat pembangunan 310 unit ruang kelas darurat yang tersebar di 88 satuan pendidikan. Sebanyak 171 unit telah selesai dibangun dan digunakan, 40 unit sedang dalam proses pembangunan, sedangkan sisanya masih dalam tahap perencanaan.
Selain rehabilitasi sekolah, pemerintah juga menyiapkan relokasi bagi 97 satuan pendidikan yang berada di kawasan yang tidak lagi aman untuk kegiatan belajar mengajar. Koordinasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan untuk memastikan ketersediaan lahan relokasi yang aman dan memiliki legalitas yang jelas.
“Pemulihan pendidikan pascabencana membutuhkan kolaborasi semua pihak. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta berbagai mitra agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” tuturnya.
Kemendikdasmen memastikan akan terus mengawal percepatan revitalisasi, relokasi sekolah, penyediaan ruang kelas darurat, serta penyaluran bantuan agar seluruh peserta didik dapat memulai tahun ajaran 2026/2027 dengan layanan pendidikan yang aman, layak, dan berkelanjutan.
