TVRINews – Jakarta
Pemerintah Tegaskan Kepastian Kerja Manajer Koperasi dan Nelayan Merah Putih.
Pemerintah menegaskan bahwa proses pengisian posisi manajer untuk program strategis nasional tidak sekadar berorientasi pada kecepatan waktu penempatan. Fokus utama diarahkan pada pembangunan sistem kerja yang matang guna menjamin kepastian hak serta perlindungan bagi setiap aparatur pengelola di tingkat akar rumput.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyampaikan bahwa langkah tersebut diambil guna melindungi para profesional yang kerap kali harus melepaskan posisi terdahulu demi bergabung dalam program prioritas pemerintah.
(Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari. [Foto: Bakom RI])
"Pemerintah tidak hanya mengejar kecepatan penempatan, tetapi juga memastikan para manajer masuk ke dalam sistem kerja yang jelas dan memiliki kepastian dalam menjalankan tugasnya," ujar Qodari melalui keterangan resmi yang dkutip Selasa, 22 September 2026.
Program prioritas yang dimaksud mencakup Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kedua inisiatif ini dirancang sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan, baik di sektor agraris maupun wilayah pesisir nusantara.
Penataan Administratif dan Hubungan Profesional
Sebagai bagian dari standarisasi operasional, pemerintah merinci batasan formal serta bentuk ikatan profesional bagi para pengelola terpilih. Berdasarkan skema yang disiapkan, para manajer nantinya akan berstatus sebagai pegawai badan usaha milik negara dengan masa penguatan awal selama dua tahun melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
Lebih lanjut, tata kelola kelembagaan dibagi secara sektoral untuk memastikan akuntabilitas. Pengelolaan KDKMP dikoordinasikan bersama Kementerian Koperasi melalui naungan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero).
Sementara itu, sektor kemaritiman melalui KNMP berada di bawah koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero).
Pendekatan struktural ini dinilai penting untuk menjamin kejelasan payung hukum, besaran kompensasi, hak cuti, hingga jaminan perlindungan sosial yang komprehensif bagi setiap individu yang bertugas di lapangan.
Dengan fondasi administratif yang tertata rapi, pemerintah optimistis para manajer dapat menjalankan misi pemberdayaan ekonomi daerah secara optimal tanpa dibayangi ketidakpastian status ketenagakerjaan.
