TVRINews, Serang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong integrasi data risiko bencana, informasi iklim, dan program pembangunan desa untuk memperkuat ketangguhan masyarakat. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dinilai penting agar program pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim berjalan selaras dengan kebutuhan setiap desa.
Upaya tersebut dibahas dalam sesi diskusi bertajuk Membangun Ekosistem Ketahanan Masyarakat: Integrasi Data, Informasi Iklim, dan Pembangunan Desa untuk Mengurangi Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim. Kegiatan ini merupakan bagian dari Pembelajaran Program SIAP SIAGA dalam rangkaian Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026 di Kota Serang, Banten, Selasa, 13 Oktober 2026.
Diskusi menyoroti pentingnya penggunaan data yang terpadu, penguatan kapasitas masyarakat, serta penyelarasan program pembangunan agar desa mampu mengenali ancaman, mengantisipasi bencana, menjaga penghidupan, dan pulih setelah bencana.
Perwakilan BNPB, Melisa, menjelaskan penguatan ketangguhan desa perlu dimulai dengan melibatkan masyarakat dalam mengenali risiko di wilayahnya. Kajian risiko dan pembahasan sistem peringatan dini dapat membantu masyarakat memahami ancaman sekaligus menentukan kebutuhan penguatan kapasitas.
Menurut pendekatan tersebut, masyarakat menjadi pelaku utama dalam membangun ketangguhan. Program di desa perlu disesuaikan dengan kondisi dan risiko setempat, bukan sekadar menjalankan kegiatan yang sudah tersedia tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.
Untuk mendukung upaya itu, berbagai program dan pendampingan di tingkat desa perlu saling melengkapi. Penyuluh pertanian, fasilitator Desa Tangguh Bencana (Destana), tenaga pendamping desa, dan fasilitator Program Kampung Iklim (ProKlim) dapat berkontribusi sesuai dengan tugas masing-masing.
Data Ketangguhan Desa Jadi Dasar Perencanaan
Direktur Advokasi dan Kerja Sama Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Rudi Hartoyo, menekankan pentingnya mempertimbangkan risiko bencana sejak tahap awal pembangunan desa. Langkah ini diperlukan agar kemajuan dan investasi yang telah dicapai tidak mengalami kemunduran akibat bencana.
Kementerian Desa telah mengembangkan Indeks Desa untuk memetakan perkembangan dan kemandirian desa. Data tersebut dapat dipadukan dengan hasil Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) dari BNPB untuk memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai kondisi desa, termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi.
Berdasarkan data PKD 2025 yang dipaparkan dalam diskusi, sebanyak 2.533 desa berstatus tangguh utama, 19.280 desa tangguh madya, dan 49.448 desa tangguh pratama.
Data tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan penguatan kapasitas desa, mulai dari kajian risiko, penyediaan jalur evakuasi, pengembangan sistem peringatan dini, pelaksanaan simulasi bencana, hingga pemulihan layanan dasar.
Pemanfaatan data juga perlu diikuti dengan perencanaan dan penganggaran desa yang mempertimbangkan risiko bencana. Penyelarasan indikator, sumber data, dan waktu pengumpulan data antarkementerian dan lembaga diperlukan agar pemerintah desa tidak terbebani permintaan data berulang.
Dengan demikian, data yang dikumpulkan dapat digunakan secara nyata untuk mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan keamanan pembangunan dari risiko bencana.
Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, menjelaskan peran observasi, prediksi, dan proyeksi iklim dalam mendukung pengambilan keputusan pembangunan.
Informasi iklim yang lebih spesifik sesuai karakteristik wilayah dapat dimanfaatkan pemerintah daerah, badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), sektor pertanian, dan masyarakat untuk mengantisipasi berbagai risiko. Risiko tersebut meliputi banjir, kekeringan, serta gangguan terhadap produksi dan penghidupan masyarakat.
Informasi iklim perlu diterjemahkan menjadi langkah antisipasi yang mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan serta kapasitas penggunanya.
Integrasi informasi iklim dalam penguatan Destana juga memerlukan pembagian peran yang jelas. Integrasi tidak berarti seluruh program harus digabungkan menjadi satu, tetapi memastikan setiap sektor menjalankan tugasnya secara selaras dan saling mendukung di lapangan.
Sementara itu, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup, Franky Zamzani, memaparkan peran ProKlim dan pemanfaatan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) dalam memperkuat ketahanan iklim.
Melalui ProKlim, masyarakat didorong menjalankan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, seperti pengelolaan sampah, perlindungan vegetasi, pengelolaan lingkungan, serta penyesuaian aktivitas terhadap perubahan kondisi iklim.
Pelaksanaan program perlu memperhatikan karakteristik wilayah dan sumber penghidupan masyarakat agar manfaatnya sesuai dengan kebutuhan setempat.
Capaian aksi iklim juga perlu diselaraskan dengan instrumen ketangguhan desa. Dengan begitu, pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, perlindungan lingkungan, dan penguatan penghidupan masyarakat dapat saling mendukung dalam pembangunan desa.
Direktur Kemandirian Sosial dan Ekonomi Bappenas, Dinar Dana Kharisma, menyoroti ketangguhan sebagai isu lintas sektor yang mencakup ekonomi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Menurutnya, ketangguhan tidak cukup hanya berfokus pada kesiapsiagaan menghadapi bencana. Masyarakat juga perlu memiliki kemampuan untuk mempertahankan penghidupan dan pulih dari berbagai guncangan.
Bappenas mengembangkan desain besar pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada empat pilar, yaitu peningkatan kapasitas, penguatan agensi sosial, kemandirian ekonomi, dan kemandirian kewilayahan.
Keempat pilar tersebut perlu dilaksanakan secara partisipatif dan kolektif agar pemberdayaan tidak berhenti pada individu atau keluarga, tetapi berkembang menjadi ketangguhan komunitas.
Keberlanjutan program juga membutuhkan komitmen, pendampingan, mobilisasi sumber daya, dan pembiayaan jangka panjang. Pendampingan perlu dilakukan hingga masyarakat memiliki kapasitas yang memadai untuk melanjutkan program secara mandiri.
Berbagai masukan dalam diskusi tersebut menunjukkan pentingnya menghubungkan kajian risiko, data ketangguhan desa, informasi iklim, pemberdayaan masyarakat, dan perencanaan pembangunan.
Penyelarasan program dan pendampingan di tingkat lokal diperlukan agar dukungan pemerintah tidak berjalan sendiri-sendiri atau tumpang tindih.
Melalui Pembelajaran Program SIAP SIAGA dalam rangkaian Peringatan Bulan PRB 2026, BNPB bersama kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan mendorong penguatan kolaborasi untuk membangun ketangguhan masyarakat secara berkelanjutan.
Pemanfaatan data secara terpadu dan penguatan kapasitas masyarakat diharapkan membantu pemerintah desa menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan risiko dan kebutuhan wilayah.
Diskusi tersebut menekankan pentingnya membangun ketangguhan masyarakat melalui pendekatan yang berpusat pada masyarakat, lintas sektor, berbasis risiko, dan terintegrasi dengan pembangunan sosial ekonomi.
Melalui penguatan Destana, pembangunan desa diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengenali risiko, mengantisipasi ancaman, menjaga keberlangsungan penghidupan, dan pulih setelah bencana.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati, yang menjadi pembicara utama (keynote speaker), Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari, yang menyampaikan sambutan, serta perwakilan Kedutaan Australia, Paula Gerhard.
