TVRINews, Jakarta
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendorong pengembangan Camino de Flores: The Sacred Journey of Flores sebagai pola perjalanan wisata baru untuk mendukung pemulihan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pascagempa bumi.
Program ini diharapkan memperluas pemerataan manfaat ekonomi pariwisata sekaligus memperkuat potensi budaya dan kearifan lokal.
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan Camino de Flores dirancang untuk memperluas persebaran kunjungan wisatawan yang selama ini cenderung terkonsentrasi di Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo.
“Camino de Flores hadir sebagai bentuk pola perjalanan (travel pattern) baru yang strategis, mengingat kunjungan wisatawan selama ini cenderung terkonsentrasi di Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo. Melalui Camino de Flores, kunjungan wisatawan diharapkan terdistribusi lebih merata ke kabupaten-kabupaten lain di daratan Flores,” kata Widiyanti dalam keterangan tertulis yang dikutip oleh tvrinews.com, Rabu, 14 Oktober 2026.
Menurutnya, rute ini akan menghubungkan beragam daya tarik, mulai dari situs religi, desa wisata, lanskap alam, hingga kegiatan pariwisata berbasis religi dan budaya, seperti Semana Santa, Festival Golokoe, ziarah, serta prosesi budaya lainnya.
Camino de Flores: The Sacred Journey of Flores mengusung konsep wisata jalan kaki atau Flores Walk yang menyasar segmen khusus, seperti komunitas peziarah (faith-based community) dan wisatawan pencari ketenangan melalui mindfulness tourism.
Pada tahap awal, Kementerian Pariwisata bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) akan menggelar proyek percontohan Etape Tengah pada 23-27 Oktober 2026.
Sekitar 70 peserta dari komunitas karitatif dijadwalkan menyusuri rute Bajawa-B oawae-Ende sepanjang kurang lebih 70 kilometer. Perjalanan tersebut memadukan refleksi spiritual, penelusuran sejarah, dan interaksi langsung dengan masyarakat setempat.
Ke depan, pengembangan jalur ini direncanakan mencakup Etape Barat dengan rute Labuan Bajo-Ruteng serta Etape Timur yang menghubungkan Maumere-Larantuka. Seluruh etape juga berpeluang digabungkan sesuai permintaan wisatawan.
Widiyanti menegaskan proyek percontohan ini tidak hanya bertujuan mempromosikan destinasi, tetapi juga mengevaluasi kesiapan teknis, operasional, dan kelembagaan, termasuk partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan.
“Kemenpar melalui Kedeputian Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur bersama BPOLBF telah menyusun dokumen Risk Assessment dan Emergency Response Plan yang detail. Kami memastikan kesiapan infrastruktur keselamatan dan keamanan, mulai dari penyiagaan road marshal, pos kesehatan, water station mobile, hingga mitigasi cuaca dan elevasi rute yang menantang,” ucap Widiyanti.
Selain mendorong kunjungan wisatawan, Camino de Flores juga mengintegrasikan kegiatan sosial dan penggalangan dana untuk mendukung masyarakat Flores.
Dana yang terkumpul direncanakan digunakan untuk membantu renovasi rumah sakit, gereja, serta sarana budaya dan pariwisata, termasuk penyediaan fasilitas sanitasi dan akses air bersih.
Widiyanti mengapresiasi inisiatif Mari Elka Pangestu bersama tim yang menghadirkan program tersebut. Menurutnya, Camino de Flores menawarkan pengalaman yang memadukan keindahan alam, spiritualitas, budaya, sejarah, dan keterlibatan masyarakat lokal.
Pengembangan jalur ini juga diharapkan memberi dampak langsung terhadap perekonomian desa yang dilalui. Dengan konsep perjalanan yang lebih lambat dan mendalam, wisatawan berpeluang tinggal lebih lama sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sejumlah sektor yang berpotensi memperoleh manfaat antara lain pengelola homestay, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perajin tenun, serta pemandu wisata lokal.
Wisatawan juga akan diajak mengenal identitas masyarakat Flores melalui tradisi tenun ikat, kekayaan kuliner lokal, serta kehidupan religius dan spiritual yang menjadi bagian dari keseharian warga.
Tenun ikat tidak hanya menyimpan nilai budaya dan adat, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak keluarga, terutama perempuan penenun. Sementara, kuliner lokal merepresentasikan pengetahuan dan tradisi yang diwariskan antargenerasi.
Untuk menjamin keberlanjutan Camino de Flores, Kementerian Pariwisata mendorong pembentukan tata kelola lintas wilayah dengan pembagian peran yang jelas.
Kerja sama tersebut direncanakan diformalkan melalui mekanisme kerja sama atau nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).
Pihak yang akan dilibatkan meliputi Kementerian Pariwisata, BPOLBF, Pemerintah Provinsi NTT, pemerintah kabupaten di Ngada, Nagekeo, dan Ende, keuskupan se-Flores, serta komunitas lokal.
Hasil evaluasi proyek percontohan nantinya akan menjadi dasar penyusunan peta rute final, standar kelayakan, dan profil risiko.
Dokumen tersebut juga akan menjadi landasan untuk mengembangkan Camino de Flores sebagai paket wisata berkelanjutan yang dapat ditawarkan kepada mitra industri, termasuk agen perjalanan dan operator tur.
“Kami berharap Camino de Flores menjadi magnet baru yang berkualitas di Kawasan Timur Indonesia,” tutur Widiyanti.
