TVRINews, Jakarta
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyoroti pentingnya penguatan aturan hukum terkait penyadapan guna mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, penyadapan harus dilaksanakan berdasarkan prosedur yang jelas dengan tetap menjamin perlindungan hak konstitusional masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Habiburokhman saat memimpin rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026. Rapat tersebut turut dihadiri Kabaintelkam Polri Komjen Dedy Kusuma Bakti untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.
Habiburokhman mengatakan, persoalan penyadapan ilegal kembali menjadi perhatian masyarakat, terutama setelah munculnya dugaan penyadapan terhadap kepala negara yang melibatkan oknum aparat penegak hukum.

"Dalam beberapa waktu belakangan ini, perhatian masyarakat kembali tertuju pada permasalahan kegiatan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum," ujar Habiburokhman, Senin, 16 November 2026.
Ia menjelaskan, penyadapan merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan aparat untuk mendeteksi maupun mencegah tindak kejahatan. Namun, kewenangan tersebut harus memiliki batasan yang tegas agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum.
Habiburokhman menilai, pengaturan penyadapan menjadi persoalan penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak privasi dan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Karena itu, penyusunan RUU Penyadapan diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai batas kewenangan aparat sekaligus menjamin adanya perlindungan terhadap masyarakat.
"Oleh sebab itu, Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terkait dengan pengaturan tentang penyadapan. Penyadapan ini sangat berkaitan dengan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945," katanya.
Lebih lanjut, Habiburokhman mengungkapkan bahwa ketentuan mengenai penyadapan saat ini telah tersebar dalam sejumlah undang-undang. Namun, pengaturan tersebut belum sepenuhnya mengatur mekanisme penyadapan secara menyeluruh dan seragam.
Perbedaan prosedur, termasuk mengenai persyaratan izin pengadilan, dinilai perlu menjadi perhatian dalam penyusunan regulasi baru.
"Pengaturan penyadapan dalam undang-undang tersebut tidak mengatur penyadapan secara rinci dan prosedur yang masih beragam. Ada yang memerlukan izin pengadilan," jelasnya.
Menurut Habiburokhman, diperlukan aturan khusus yang mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pelaksanaan penyadapan, batas kewenangan, serta mekanisme pengawasannya.
Dengan adanya regulasi yang jelas, setiap tindakan penyadapan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar hak asasi manusia.
Ia juga menegaskan, pembentukan aturan tersebut menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya praktik penyadapan ilegal, termasuk terhadap pejabat negara maupun tokoh nasional.
"Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum," tegas Habiburokhman.
Melalui pembahasan bersama Baintelkam Polri, Komisi III DPR RI berharap penyusunan RUU Penyadapan dapat menghasilkan landasan hukum yang memberikan kepastian bagi aparat dalam menjalankan tugas, sekaligus menjamin perlindungan hak konstitusional seluruh warga negara.










