TVRINews, IKN
Pembangunan kawasan Kompleks Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan terus berlanjut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Proyek besar ini ditargetkan rampung pada periode 2027–2028, mencakup gedung-gedung utama lembaga negara serta infrastruktur jalan pendukung kawasan.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa pembangunan kedua kawasan tersebut tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Hal ini disampaikan guna menepis keraguan terkait adanya kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah dilakukan pemerintah pusat.
“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” ujar Basuki saat melakukan peninjauan di lokasi proyek dikutip pada Minggu, 12 April 2026.
Pada kawasan legislatif, rencana pembangunan mencakup lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR. Gedung Paripurna nantinya akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas mencapai 1.579 orang. Saat ini, penyempurnaan desain gedung tengah menunggu persetujuan Presiden, sementara pembersihan lahan dan persiapan jalan kawasan sepanjang 3,7 km sudah mulai dilakukan.
Untuk kawasan yudikatif, pekerjaan dibagi dalam dua paket. Paket pertama meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Agung, Plaza Keadilan, dan kawasan pendukung lainnya. Sedangkan paket kedua mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid. Area ini juga akan didukung oleh jaringan jalan kawasan sepanjang 8 km.
Selain gedung perkantoran, pemerintah terus memperkuat infrastruktur dasar air di KIPP IKN melalui pembangunan embung EC-08 dan kolam retensi TR01. Jaringan perpipaan air minum juga tengah dibangun dengan sistem Multi-Utility Tunnel (MUT) agar terintegrasi secara modern di seluruh kawasan inti pemerintahan.
