TVRINews, Bandung
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) meminta agar perguruan tinggi di Indonesia didorong untuk mempercepat penyesuaian menghadapi perkembangan kecerdasan artifisial (AI). Di mana, pemerintah menilai jika perubahan teknologi harus diikuti dengan peningkatan kapasitas dosen, pembaruan kurikulum, serta penguatan riset dan kewirausahaan berbasis teknologi.
Plt. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco menyampaikan hal tersebut dalam 11th Global Conference on Business Management and Entrepreneurship (GCBME) 2026 di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.
Ia menuturkan, jika saat ini pemanfaatan AI telah masuk ke berbagai sektor bisnis. Mulai dari membaca kebutuhan konsumen, meningkatkan layanan, mengerjakan tugas-tugas rutin, mengembangkan produk hingga membantu perusahaan mengambil keputusan.
Perkembangan itu secara tidak langsung mengubah pola kerja dan jenis keterampilan yang dibutuhkan. Menurut Badri, kondisi tersebut membuat perguruan tinggi harus mampu memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan perubahan zaman.
“Kita saat ini tidak lagi berada pada tahap mempertanyakan apa yang dapat dilakukan AI untuk pekerjaan kita. Sebaliknya, kita harus bertanya, apa yang seharusnya dilakukan AI dan apa yang harus tetap menjadi tanggung jawab manusia,” ujarnya kutip Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurutnya, penggunaan AI di lingkungan pendidikan tinggi tidak boleh hanya berorientasi pada kemampuan teknis. Kampus juga harus membekali sivitas akademika dengan pemahaman mengenai penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan tetap menempatkan manusia sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan.
Karena itu, peningkatan kemampuan dosen menjadi salah satu kebutuhan yang harus diperkuat. Dosen dan profesor diharapkan mampu memanfaatkan AI sebagai bagian dari proses pembelajaran maupun penelitian, sekaligus memahami risiko dan batasan penggunaannya.
Dari sisi kurikulum, perguruan tinggi juga perlu mengantisipasi kebutuhan pekerjaan di masa mendatang. Kompetensi AI dan Big Data, literasi teknologi, jaringan dan keamanan siber, serta kemampuan berpikir kreatif menjadi sejumlah bidang yang dinilai semakin penting.
Selain menyiapkan lulusan untuk dunia kerja, perguruan tinggi dinilai memiliki posisi strategis dalam menciptakan wirausaha berbasis sains dan teknologi. Mahasiswa didorong untuk mengembangkan solusi atas berbagai persoalan di lingkungan sekitar dan mengubahnya menjadi peluang inovasi.
Kolaborasi dengan pemerintah daerah dapat menjadi salah satu cara untuk mempertemukan gagasan mahasiswa dengan kebutuhan masyarakat. Namun, pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi juga membutuhkan dukungan dari industri dan komunitas profesional.
“Kita membutuhkan pemimpin yang memahami teknologi, tetapi juga memahami manusia. Kita membutuhkan bisnis yang inovatif, tetapi juga bertanggung jawab. Dan kita membutuhkan penelitian yang dapat membantu organisasi mengambil keputusan yang lebih baik dalam lingkungan yang berubah dengan cepat ini,” kata Badri.
Ia berharap penyelenggaraan GCBME 2026 dapat menjadi pintu masuk bagi kerja sama yang lebih luas antarperguruan tinggi dan mitra lainnya. Kerja sama tersebut dapat mencakup penelitian, publikasi bersama, mobilitas akademik hingga pengembangan ekosistem wirausaha berbasis sains dan teknologi.
