TVRINews, Jakarta
Presiden RI, Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sebagai bagian dari kebijakan ekspor satu pintu. Bursa tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini merupakan salah satu produsen besar berbagai komoditas dunia, mulai dari kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, hingga karet. Namun, menurutnya, harga komoditas tersebut masih kerap ditentukan melalui bursa di luar negeri.
"Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia," kata Prabowo, Jumat, 14 Agustus 2026.
Ia menilai kondisi tersebut perlu diubah agar Indonesia memiliki posisi yang lebih kuat, dalam menentukan harga komoditas yang berasal dari sumber daya alam, dan hasil produksi masyarakat Indonesia.
"Yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia," tegasnya.
Karena itu, pemerintah akan segera mengoperasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Kemudian, Presiden Prabowo menargetkan bursa tersebut dapat mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Untuk merealisasikannya, ia meminta dukungan DPR RI agar ketentuan mengenai penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dapat segera dibahas dan diterbitkan.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menegaskan Indonesia tidak harus menjual komoditasnya apabila harga yang ditawarkan tidak sesuai. Menurutnya, sumber daya alam Indonesia dapat dipertahankan untuk kepentingan generasi mendatang.
Meski demikian, ia menekankan pemerintah tetap memperhatikan mekanisme pasar dan tidak bermaksud menetapkan harga secara berlebihan.
"Kalau harga terlalu tinggi, itu juga enggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia," ucapnya.
