TVRINews, Jakarta
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Menurutnya, regulasi tersebut semakin mendesak untuk segera diselesaikan menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap praktik penyadapan ilegal.
Habiburokhman menilai, penyadapan tanpa dasar hukum yang jelas berpotensi mengancam hak masyarakat. Karena itu, diperlukan aturan yang lebih komprehensif untuk memastikan kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan.
Ia menyebut, Komisi III DPR sebenarnya telah memulai pembahasan isu tersebut sejak periode sebelumnya. Bahkan, sejumlah kajian dan perbandingan dengan mekanisme penyadapan di negara lain telah dilakukan.

"Sebetulnya di periode lalu Komisi III, waktu itu saya masih anggota biasa, sudah melakukan beberapa kegiatan terkait RUU Penyadapan. Bahkan, kami sudah melakukan perbandingan secara daring dengan negara-negara lain," ujar Habiburokhman, Senin, 16 November 2026.
Menurutnya, perkembangan persoalan penyadapan ilegal saat ini semakin memperkuat urgensi pembentukan undang-undang tersebut. Masyarakat dinilai perlu mendapatkan perlindungan hukum agar tidak menjadi sasaran penyadapan yang dilakukan di luar ketentuan.
"Ini sudah semakin relevan. Tuntutan masyarakat juga semakin kuat karena masyarakat semakin terbuka matanya bahwa mereka terancam dengan aktivitas penyadapan ilegal ini," katanya.
Untuk memperdalam pembahasan, Komisi III DPR mulai mengundang sejumlah pihak terkait guna mendapatkan masukan mengenai pengaturan penyadapan.
Habiburokhman menyampaikan, pihak pertama yang dipanggil adalah Kepala Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri. Selanjutnya, Komisi III juga berencana meminta keterangan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), akademisi, serta sejumlah pihak lainnya.
"Hari ini pertama dengan memanggil Pak Kabik, Kepala Badan Intelijen Kepolisian. Kami juga akan memanggil Pak Jamintel serta pihak-pihak terkait, termasuk para akademisi. Ya, memang sebenarnya ini harus kita gas," tegasnya.
Habiburokhman berharap, rangkaian pembahasan dan pengumpulan masukan tersebut dapat mempercepat penyusunan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum sekaligus melindungi hak konstitusional masyarakat.
Menurutnya, kewenangan penyadapan memang dibutuhkan dalam kondisi tertentu untuk mendukung penegakan hukum dan keamanan negara. Namun, pelaksanaannya harus memiliki batasan, prosedur, serta mekanisme pengawasan yang jelas.
Dengan demikian, pembentukan RUU Penyadapan diharapkan mampu mencegah praktik penyadapan ilegal sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.










