TVRINews, Jakarta
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong agar persiapan proses verifikasi di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dimulai lebih awal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi kendala administrasi, mengingat waktu pelaksanaan verifikasi hanya tersedia selama 14 hari.
Habiburokhman mengatakan, sejumlah persyaratan calon perlu dipersiapkan sejak dini dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Dengan demikian, proses pemeriksaan dokumen nantinya dapat berjalan lebih efektif tanpa terkendala persoalan teknis.
Hal tersebut akan diusulkannya dalam rapat gabungan MPR yang dijadwalkan berlangsung setelah rapat pimpinan.
"Saya kebetulan ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi. Saya mengusulkan agar proses persiapannya dilakukan sejak saat ini, sehingga ketika verifikasi dilaksanakan, seluruh kebutuhan administrasi sudah siap," ujar Habiburokhman, Senin, 16 November 2026.
Menurutnya, salah satu dokumen yang memerlukan perhatian khusus adalah ijazah. Proses pemeriksaan dokumen pendidikan perlu dikoordinasikan dengan kementerian yang memiliki kewenangan, baik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Habiburokhman menilai, mekanisme verifikasi ijazah juga perlu diperkuat agar pemeriksaan tidak hanya sebatas memastikan keberadaan dokumen, tetapi turut memperhatikan keabsahannya.
Selain dokumen pendidikan, persyaratan pemeriksaan kesehatan dan bebas narkoba juga perlu dipersiapkan lebih awal. Ia mengusulkan agar rumah sakit yang sebelumnya telah ditunjuk KPU dapat mulai membuka layanan pemeriksaan bagi calon yang akan mengikuti proses verifikasi.
"Kami juga akan mengusulkan agar rumah sakit yang kemarin sudah ditunjuk KPU sekarang juga membuka kesempatan kepada para calon untuk mempersiapkan pemeriksaan kesehatan. Jadi, tidak harus menunggu selama 14 hari proses verifikasi berlangsung," jelasnya.
Habiburokhman juga menyoroti pengurusan dokumen dari pengadilan, khususnya surat keterangan tidak pernah dinyatakan pailit serta surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara lima tahun atau lebih.
Berdasarkan pengalamannya mengurus dokumen persyaratan Prabowo Subianto, proses penerbitan kedua surat tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat.
"Pengalaman kemarin waktu saya mengurus dokumen-dokumennya Pak Prabowo, dua dokumen ini tidak gampang-gampang amat mengurusnya. Bisa dua hari, tiga hari. Jangan sampai persoalan-persoalan teknis menghambat proses kenegaraan kita," tegasnya.
Karena itu, Habiburokhman berencana mendorong MPR segera berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait agar tahapan verifikasi dapat berlangsung lancar dan sesuai jadwal.
Selain membahas persiapan verifikasi, rapat gabungan MPR juga berpotensi membahas usulan perubahan jadwal sidang paripurna dari 2 Desember menjadi 9 Desember. Perubahan tersebut mempertimbangkan benturan agenda kedewanan, baik di DPR maupun DPD, termasuk jadwal komisi dan kunjungan kerja.
Terkait kemungkinan dirinya memimpin tim verifikasi, Habiburokhman menyebut keputusan masih menunggu pembahasan dan penetapan di internal MPR.










