TVRINews, Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini membahas penataan kelembagaan dan penguatan organisasi Kementerian PKP. Pembahasan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan mendukung percepatan program perumahan rakyat.
Maruarar mengatakan, penguatan struktur organisasi diperlukan agar Kementerian PKP lebih adaptif dalam mengeksekusi berbagai program dengan target yang semakin besar. Salah satunya program bedah rumah yang mengalami peningkatan target dari sebelumnya 45 ribu unit menjadi 400 ribu unit.
Selain penataan organisasi, Kementerian PKP juga membahas rencana pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengelola aset lahan dan bantuan hibah secara mandiri, transparan, dan profesional.
Aset yang akan dikelola antara lain hibah lahan seluas 30 hektare di Meikarta, 45 hektare di Depok dari Kementerian ATR/BPN, serta 3 hektare di Tangerang dari Kementerian Hukum.
Maruarar menegaskan, konsultasi dengan Kementerian PANRB dilakukan untuk memastikan penyesuaian organisasi, kebutuhan sumber daya manusia, hingga penganggaran memiliki dasar hukum yang jelas.
"Hal-hal seperti itulah tentu organisasinya ada syaratnya kalau perlu dibentuk, tahapannya, orangnya, ya, pembiayaannya, ya. Itu tadi semua kami konsultasikan dengan sangat lengkap kepada Ibu Menteri dan kami sudah mendapatkan informasi yang sangat jelas," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Sabtu, 12 September 2026.
Menurutnya, hasil konsultasi tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh jajaran teknis Kementerian PKP.
Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian PKP dalam melakukan penataan organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Rini mengatakan, penataan kelembagaan diperlukan agar strategi pemerintah di bidang perumahan dapat diterjemahkan ke dalam organisasi yang mampu menjalankan visi dan misi Presiden.
"Kita sama-sama mendesain bagaimana strategi Presiden itu bisa diwujudkan di dalam satu organisasi sehingga kita semuanya bisa menjalankan visi dan misi Bapak Presiden utamanya untuk perumahan," kata Rini.
Rini menambahkan, sejumlah perubahan organisasi diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan penguatan kelembagaan dan tata kelola tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan program perumahan dapat semakin cepat dan efektif, termasuk dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.
