TVRINews, Jakarta
Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS), akademisi, dan peneliti mengulas secara terbuka penentuan desil serta ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos) dalam Diskusi Metodologi Penentuan Desil dan Pengukuran Kemiskinan di Indonesia di STIS, Jakarta.
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Kementerian Sosial Andy Kurniawan menjelaskan bahwa desil dibutuhkan karena program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako bersifat targeted, sehingga prioritas harus ditentukan saat kapasitas program terbatas.
“Kalau di sini ada 100 orang miskin, ternyata pemerintah hanya punya uang untuk 80 orang, maka pemerintah harus memilih siapa 80 orang itu. Caranya bagaimana? Kita ranking mulai dari yang paling tidak mampu. Itulah sebenarnya fungsi desil,” kata Andy dalam keterangan yang dikutip, Sabtu 12 September 2026.
Andy menyebut ketidaktepatan sasaran sebelumnya dipicu oleh basis data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang baru mencakup sekitar 43 persen populasi, sehingga memicu potensi exclusion error. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah mengintegrasikan data menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Penggunaan DTSEN sejak Triwulan II 2025 tercatat berhasil menjangkau lebih dari 4,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru pada desil 1–4 yang sebelumnya belum tersentuh bantuan. Penataan ini terus dimutakhirkan secara bertahap bersama kementerian/lembaga, pemda, dan BPS.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan komitmen perbaikan data berkala tersebut dalam keterangannya di Jakarta.
“Sejak tahun 2025 setiap triwulan penyaluran ada perbaikan-perbaikan data penerima bansos, baik itu PKH, Bantuan Pangan Non Tunai maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI),” kata Gus Ipul.
Andy menambahkan bahwa penyesuaian penerima manfaat pada Triwulan III 2026 kini difokuskan penuh pada desil 1–4 secara berkeadilan.
“Kita tidak bisa langsung memindahkan semuanya sekaligus. Masyarakat tidak boleh mengalami shock sebesar itu. Maka pemerintah melakukannya secara bertahap,” katanya.
Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS Setia Pramana menjelaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif kondisi sosial ekonomi yang dinamis dan diukur menggunakan pendekatan Proxy Means Test (PMT) serta teknologi machine learning.
“Desil itu urutan, ranking. Jangan dipikirkan desil satu itu kelompok yang fixed. Dia relatif terhadap kelompok pembandingnya,” kata Setia.
Setia menambahkan bahwa penyempurnaan model dan pemutakhiran data terus dilakukan secara kolaboratif.
“Ini bukan berarti sudah selesai. Ini masih berproses. Bagaimana model bisa kita improve, bagaimana mendapatkan data yang akurat dan mutakhir, itu menjadi pekerjaan kita bersama,” ujarnya.
Dari sudut pandang pengamat, Founder Center of Economics and Law Studies (Celios) Media Askar Wahyudi mengingatkan dampak langsung kekeliruan data bagi masyarakat miskin.
“Data itu punya rasa, angka itu ada nyawanya,” kata Media.
Ia menekankan perlunya penekanan pada exclusion error agar warga miskin tidak terlewat.
“Masyarakat mungkin tidak membutuhkan penjelasan tentang Proxy Means Test. Masyarakat hanya ingin agar data yang ada sesuai dengan realitas yang mereka hadapi,” ujarnya.
Merespons kritik tersebut, Andy menegaskan keterbukaan pemerintah untuk terus membenahi sistem DTSEN.
“Dari seluruh komentar Mas Media, tidak satu pun yang kita tolak. Semuanya oke. Kita harus jujur bahwa sekarang masih ada kelemahan dan kita harus terus memperbaikinya,” kata Andy.
Ia mengibaratkan proses perbaikan data ini seperti membenahi fasilitas umum demi kepentingan bersama.
“Hari ini kita sedang ‘macet’ dalam rangka memperbaiki jalan. Hari ini kita sedang memperbaiki DTSEN,” katanya.
Pemerintah juga menyediakan mekanisme koreksi data berdasar kondisi faktual warga, sekaligus meluncurkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk menjangkau masyarakat rentan melalui peran Agen Perlinsos.
Mensos Gus Ipul mengajak masyarakat luas untuk aktif berpartisipasi menjaga warga di sekitarnya agar terdata dalam sistem perlindungan sosial.
“Dengan begitu, gerakan ini nanti kalau misalnya bisa berhasil menjadi gerakan dari kita semua untuk lebih peduli daripada tetangga-tetangga kita. Sebab masih banyak di sekitar kita ini yang tentu belum masuk dalam data. Bahkan disebut oleh Presiden itu mereka the invisible people, penderitaannya sendiri kadang-kadang belum nampak oleh kita,” kata Gus Ipul.
Pihak Kemensos memastikan seluruh temuan ketidaksesuaian di lapangan akan langsung ditindaklanjuti.
“Kalau ada hal-hal yang error di lapangan, semuanya kita respons. Semua masukan kita respons dan langsung kita tindak lanjuti sebagai bagian dari pemutakhiran,” ujarnya.
