TVRINews, Gunungkidul
Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati mendorong pemerintah untuk memastikan keberlanjutan dukungan dan insentif bagi desa wisata yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi Desa Wisata Mandiri.
Pernyataan tersebut disampaikan Rahmawati saat menyerap aspirasi pengelola Desa Wisata Nglanggeran di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi VII DPR RI.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan sebuah desa wisata naik kelas—mulai dari tingkatan Rintisan, Berkembang, Maju, hingga Mandiri—seharusnya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi apalagi menghentikan pendampingan.
“Jangan sampai ketika desa wisata sudah mandiri, kemudian dukungan pemerintah justru berhenti. Justru ketika mereka sudah berhasil, harus kita dorong agar semakin kuat, berdaya saing, dan mampu menjadi contoh bagi desa wisata lainnya,” ujar Rahmawati dalam keterangannya dikutip, Sabtu 12 September 2026.
Ia menilai perlunya penetapan indikator yang jelas, terukur, dan transparan dalam menentukan status desa wisata, disertai skema insentif berkelanjutan bagi daerah yang berhasil meningkatkan kualitas pengelolaannya.
Bantuan pemerintah tersebut tidak selalu berwujud hibah atau bantuan langsung, melainkan dapat berupa penguatan promosi, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur, akses pasar, digitalisasi, penguatan UMKM, hingga kolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif.
“Mandiri bukan berarti berjalan sendiri. Desa wisata tetap membutuhkan ekosistem dan kebijakan pemerintah agar keberhasilan yang sudah dibangun masyarakat dapat terus tumbuh,” tegasnya.
Selain skema insentif, Rahmawati turut menyoroti kebutuhan infrastruktur dasar pendukung pariwisata, seperti penerangan jalan di kawasan wisata Nglanggeran untuk menunjang keamanan dan kenyamanan pengunjung.
Seluruh masukan dari pengelola kawasan wisata tersebut dipastikan akan dibawa dan dikawal Komisi VII DPR RI dalam pembahasan bersama Kementerian Pariwisata.
“Kami di Komisi VII DPR RI akan meneruskan aspirasi ini kepada Kementerian Pariwisata. Prinsipnya, setiap aspirasi masyarakat yang kami serap harus ada tindak lanjutnya dan kita kawal agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” jelasnya.
Desa Wisata Nglanggeran dinilai menjadi bukti nyata bahwa pembangunan pariwisata berbasis masyarakat mampu menggerakkan roda ekonomi daerah secara luas, mulai dari UMKM, kuliner, kerajinan, homestay, hingga transportasi lokal.
“Kita ingin pariwisata tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat, dan manfaat ekonominya kembali sebesar-besarnya kepada masyarakat,” pungkas Rahmawati.
