TVRINews, Jakarta
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong integrasi Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) di sisi hulu dengan teknologi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di sisi hilir. Langkah ini dinilai penting untuk mewujudkan pengelolaan sampah perkotaan yang terintegrasi sekaligus mendukung kota cerdas dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Bina Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA, menyampaikan hal tersebut dalam Waste to Energy Forum: Enhancing National Efforts through Regional Governance and Yield Innovation di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu kemarin, 12 Agustus 2026. Forum tersebut merupakan bagian dari rangkaian IISMEX 2026 yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, serta mitra internasional.
Menurut Safrizal, pengelolaan sampah menjadi salah satu tantangan utama pembangunan perkotaan sekaligus bagian penting dari agenda Smart City. Konsep kota cerdas, menurut dia, tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah memanfaatkan teknologi dan tata kelola untuk menjawab persoalan nyata masyarakat.
"Smart City bukan sekadar digitalisasi, tetapi bagaimana teknologi dan inovasi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ujar Safrizal, dalam keterangan yang diterima, Kamis, 13 Agustus 2026.
Safrizal menegaskan, penanganan sampah perlu dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Di sisi hulu, Gerakan Indonesia ASRI mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, dan pemilahan sampah sejak dari sumber.
Sementara itu, sampah yang tidak lagi dapat dimanfaatkan dapat diolah melalui teknologi seperti PSEL. Pengolahan tersebut diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir (TPA).
"Dari ASRI di hulu menuju PSEL dan teknologi pengolahan di hilir, semuanya harus menjadi satu ekosistem," tegasnya.
Safrizal menekankan, PSEL bukan pengganti seluruh sistem persampahan, melainkan bagian dari ekosistem pengelolaan sampah terpadu. Keberhasilan penerapannya bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, mulai dari kelembagaan, kebijakan, lahan, infrastruktur, hingga pasokan sampah yang sesuai dengan kebutuhan teknologi.
"Persiapannya harus dilakukan sejak sekarang. Penyiapan tidak cukup hanya satu tahun," jelasnya, seraya mendorong keterlibatan dunia usaha dalam teknologi dan investasi, dengan pemerintah daerah memastikan kesiapan tata kelola.
Sebagai National Representative Indonesia di ASEAN Smart Cities Network (ASCN), Safrizal juga mendorong pertukaran pengalaman antarkota di Indonesia dengan kota-kota anggota ASCN dalam pemanfaatan teknologi persampahan.
Kemendagri berharap hasil forum dapat ditindaklanjuti melalui penguatan kebijakan daerah, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, peningkatan kapasitas aparatur, pengembangan infrastruktur, serta pembukaan peluang investasi dan kerja sama.
Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dengan pendekatan kota cerdas menjadi salah satu fokus utama dalam upaya tersebut.
"Yang ingin kita bangun bukan sekadar kota yang memiliki teknologi canggih, tetapi kota yang mampu menggunakan teknologi, kebijakan, dan kolaborasi untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat," pungkasnya.
