TVRINews, Jakarta
Badan Gizi Nasional (BGN) membuka akses pemantauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui portal digital Radar MBG.
Platform tersebut memungkinkan orang tua, guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, hingga masyarakat umum mengetahui menu makanan yang diberikan kepada siswa.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan Radar MBG disiapkan untuk memperkuat keterbukaan informasi sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mengawasi pelaksanaan program MBG.
Melalui portal tersebut, masyarakat dapat melihat sekolah penerima MBG, menu makanan yang diberikan, foto menu, informasi kandungan gizi, hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasak makanan tersebut.
“Orang tua itu ingin tahu, anak yang sekolah dan mendapatkan MBG hari ini menunya apa. Kami sudah menyiapkan portal yang bisa dimonitor, termasuk masyarakat umum. Di sana bisa dicek sekolah mana, menunya apa, foto menunya ada, gizinya mana, dan dimasak di SPBG mana,” kata Sudaryono, Kamis, 13 Agustus 2026.
Menurut Sudaryono, keterbukaan informasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan pengawasan terhadap proses produksi makanan.
Setiap dapur MBG diwajibkan mendokumentasikan proses produksi secara digital, mulai dari persiapan bahan makanan hingga makanan dikemas dan dikirim ke sekolah.
Saat ini, sekitar 85 persen dapur disebut telah melakukan pelaporan digital tersebut. Jika informasi atau foto produksi tidak muncul dalam Radar MBG, kondisi itu dapat menjadi bahan pemeriksaan oleh pemerintah daerah, dinas terkait, maupun pihak sekolah.
“Manakala dibuka belum muncul, besok belum muncul lagi, kami berharap kepala daerah, dinas, atau komite sekolah bisa mendatangi dapur yang tertera alamatnya dan ditanyakan,” ucap Sudaryono.
Sudaryono menegaskan pengawasan MBG tidak hanya diarahkan untuk mencegah kasus keracunan. BGN juga ingin memastikan kualitas makanan dan kandungan gizi yang diberikan kepada siswa sesuai dengan tujuan program.
“Tidak keracunan itu level paling rendah. Yang kami inginkan adalah perbaikan menu, perbaikan gizi, dan perbaikan kualitas layanan,” tutur Sudaryono.
Selain pengawasan melalui Radar MBG, BGN memperketat persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur MBG. Dapur yang telah beroperasi tetapi tidak memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene dapat dikenai penghentian operasional.
Sudaryono menyebut hingga 10 Maret terdapat 504 dapur yang telah ditutup secara permanen berdasarkan laporan Dinas Kesehatan melalui Kementerian Kesehatan karena dinilai tidak memenuhi standar sanitasi dan higiene.
Sementara itu, sekitar 3.000 dapur lainnya telah mengajukan permohonan SLHS dan masih menjalani pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan masing-masing daerah.
“Ini urusan nyawa seseorang, urusan nyawa anak-anak kita, itu tidak bisa kita toleransi,” kata Sudaryono.
BGN juga menerapkan pemeriksaan makanan sebelum dikonsumsi siswa melalui uji organoleptik. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan melihat kondisi, aroma, rasa, dan karakteristik makanan sebelum dibagikan kepada siswa.
Sudaryono mencontohkan pemeriksaan di salah satu sekolah dasar di Kalimantan Barat menemukan sejumlah makanan dalam kondisi rusak. Setelah diperiksa, makanan tersebut dinyatakan tidak layak sehingga tidak dikonsumsi dan ditarik dari sekolah.
Menurutnya, mekanisme tersebut menjadi bagian penting dari pengawasan berlapis untuk mencegah makanan yang tidak layak sampai kepada siswa.
Di sisi lain, BGN juga mencatat setiap kegagalan dapur dalam menyediakan makanan yang layak sebagai bagian dari evaluasi kinerja. Dapur yang berulang kali menghasilkan makanan rusak akan mendapatkan catatan buruk dan menjadi bahan evaluasi lebih lanjut.
Dengan Radar MBG, pelaporan digital, pemeriksaan organoleptik, serta pengawasan SLHS, BGN mendorong pengawasan program MBG tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan orang tua, sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
