TVRINews, Jombang
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar mendorong pesantren untuk kembali memperkuat kemandirian ekonomi yang telah menjadi bagian dari tradisi pesantren sejak lama.
Menurut Muhaimin, pesantren tidak hanya memiliki peran sebagai pusat pendidikan dan keagamaan, tetapi juga berpotensi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menopang kehidupan pesantren sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitarnya.
Hal itu disampaikan Muhaimin saat meresmikan Majelis Pemberdayaan Indonesia (MPI) di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, Jumat, 28 Agustus 2026.
Muhaimin mengatakan, sejak awal berdirinya, banyak pesantren telah memiliki basis ekonomi produktif. Para pendiri pesantren menyiapkan aset seperti tanah dan sawah yang hasilnya digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan serta kehidupan para santri.
"Pesantren ini adalah ekosistem yang sangat lengkap. Ada sistem pendidikan, sistem sosial kemasyarakatan, dan sistem ekonomi. Ekosistem ini harus kita pertahankan dan tumbuhkan kembali menjadi kekuatan ekonomi yang kokoh," ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Jumat, 28 Agustus 2026.
Ia menilai semangat kemandirian tersebut perlu diwariskan kepada generasi santri. Menurutnya, santri masa depan tidak cukup hanya memiliki kemampuan keagamaan dan intelektual, tetapi juga harus memiliki kemampuan ekonomi serta karakter yang kuat. Muhaimin bahkan mendorong pesantren membuka ruang yang lebih luas bagi pengembangan kewirausahaan santri.
"Jadilah saudagar yang kiai, jadilah kiai yang saudagar, agar santri masa depan menjadi pemimpin yang tidak bisa dibeli," ucapnya.
Kemudian ia menjelaskan, penguatan ekonomi pesantren bukan semata-mata bertujuan mencetak sebanyak-banyaknya pelaku usaha. Lebih dari itu, pemberdayaan diarahkan untuk membangun manusia yang memiliki ilmu, mampu mengelola sumber daya, mandiri secara ekonomi, serta memiliki karakter kuat.
Karena itu, Muhaimin mendorong adanya desain kurikulum pesantren yang dapat membuka peluang bagi santri untuk mengembangkan kemampuan kewirausahaan.
"Dengan mendesain kurikulum pesantren, menciptakan peluang untuk terus tumbuh, dan lahirnya para pelaku usaha yang mandiri, ini menjadi pintu masuk kita untuk mewujudkan pemberdayaan yang sistematis," tuturnya.
Muhaimin menambahkan, pemberdayaan ekonomi juga membutuhkan ekosistem yang lebih luas. Kapasitas masyarakat harus dihubungkan dengan akses pembiayaan, pengembangan usaha, pasar, serta berbagai sumber daya yang tersedia.
Dalam hal pembiayaan, ia menilai lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah, memiliki peran penting. Akses pembiayaan menurutnya perlu disertai pendampingan agar hubungan antara lembaga keuangan dan pelaku usaha tidak berhenti pada transaksi pinjaman.
"Potensi perbankan syariah itu meminjamkan sekaligus memberdayakan. Kita membutuhkan pola kerja sama perkreditan yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tumbuh dan berkembang bersama," jelasnya.
Muhaimin menilai penguatan ekonomi pesantren semakin penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian ekonomi mulai dari tingkat masyarakat.
Ia pun berharap kehadiran MPI dapat mempertemukan pemerintah, pesantren, lembaga keuangan, dunia usaha, dan berbagai unsur masyarakat untuk membangun ekosistem pemberdayaan secara bersama-sama.
Muhaimin menegaskan bahwa MPI tidak boleh berhenti sebagai forum koordinasi, tetapi harus mampu menghasilkan langkah konkret untuk mengembangkan aset dan ekosistem kemandirian yang telah dimiliki masyarakat.
Dengan demikian, potensi pesantren berupa sumber daya manusia, aset produktif, jaringan sosial, dan nilai-nilai kemandirian dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan. Pesantren pun diharapkan kembali memainkan peran ganda sebagai pusat pendidikan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
