TVRINews, Jakarta
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi untuk mempercepat pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan. Langkah tersebut dinilai penting guna mendukung target swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat implementasi Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan.
Ajakan tersebut disampaikan Trenggono saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema Akselerasi PKPN Sektor Kelautan dan Perikanan Mendukung Swasembada Pangan yang berlangsung di Ballroom Gedung Mina Bahari (GMB) III, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.
Menurut Trenggono, Rakornas menjadi forum strategis untuk menyamakan arah kebijakan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan seluruh program prioritas KKP pada 2026 dapat terlaksana lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Forum ini memiliki arti penting dan strategis sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,"ujar Menteri Trenggono dalam keterangan yang diterima tvrinews, Jumat, 3 Juli 2026.
Ia menjelaskan, sektor kelautan dan perikanan memiliki posisi penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional sekaligus mewujudkan Asta Cita Presiden. Peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan sumber protein ikan dan garam, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Dalam mendukung target swasembada pangan, KKP mengonsolidasikan enam Program Kerja Prioritas Nasional yang menjadi tanggung jawab kementerian. Program tersebut meliputi pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga 2029 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Selain itu, KKP mengembangkan Program Budidaya Ikan Darat Tematik melalui pembangunan 40.000 titik budidaya di 500 kabupaten dan kota guna memperkuat pasokan protein nasional.
Program lainnya adalah Swasembada Garam Nasional melalui pembangunan tambak garam seluas hingga 2.000 hektare untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor. KKP juga menjalankan revitalisasi tambak di Pantai Utara Jawa seluas sekitar 14.000 hektare guna meningkatkan produksi protein sekaligus merehabilitasi kawasan pesisir.
Selanjutnya, pemerintah membangun Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu seluas 2.000 hektare sebagai kawasan budidaya udang modern yang ramah lingkungan, serta menjalankan program modernisasi kapal perikanan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nelayan sekaligus mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur.
Trenggono menegaskan bahwa pelaksanaan seluruh program tersebut menggunakan pendekatan bottom-up dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memastikan setiap program sesuai dengan kebutuhan daerah, memperkuat rasa memiliki masyarakat, serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir.
"Seluruh program yang telah direncanakan harus kita kawal bersama hingga tahap implementasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Sebagai bentuk penguatan sinergi, Rakornas turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. (Purn.) Akhmad Wiyagus, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara KKP dengan PLN, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Aspeksindo. Selain itu, ditandatangani pula perjanjian kerja sama antara KKP dengan Baharkam Polri, PT Garam, serta Pertamina Patra Niaga sebagai landasan memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program prioritas sektor kelautan dan perikanan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan keberhasilan swasembada pangan menjadi bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan bangsa. Menurutnya, pemerintah harus terus memberikan keberpihakan kepada petani, nelayan, dan peternak agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor berbagai komoditas pangan.
"Swasembada adalah kedaulatan, dan kedaulatan adalah kehormatan bangsa. Karena itu pemerintah harus berpihak kepada petani, nelayan, dan peternak. Selama ini kita terlalu bergantung pada impor berbagai komoditas pangan. Ke depan, kita ingin mengubah paradigma tersebut melalui pemberdayaan pelaku utama pangan agar mereka semakin produktif, sejahtera, dan memiliki daya saing,"ungkap Zulkifli Hasan.
Ia optimistis enam program prioritas KKP akan memperkuat rantai pasok pangan nasional sekaligus meningkatkan posisi tawar nelayan apabila dijalankan secara konsisten dengan dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
"Kalau program ini dijalankan secara konsisten dan didukung pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan, saya optimistis Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan protein dalam negeri, tetapi juga menjadi kekuatan baru sebagai eksportir produk perikanan dunia,"ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan DPR akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai program prioritas KKP melalui fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan agar pelaksanaannya berjalan optimal serta memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir.
"Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu program yang kami dukung penuh karena kami telah melihat secara langsung manfaatnya dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di sejumlah daerah,"tuturnya.
