TVRINews, Blitar
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan Kredit Program Perumahan (KPP) menjadi terobosan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan perumahan yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Hal itu disampaikan Maruarar saat menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi di Pendopo Ronggo Hadinegoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kamis, 2 Juli 2026.
Menurut Maruarar, KPP tidak hanya ditujukan bagi masyarakat yang ingin memiliki, membangun, atau merenovasi rumah, tetapi juga mendukung pelaku usaha di sektor perumahan, mulai dari pengembang, kontraktor, produsen bahan bangunan hingga toko material. Dengan demikian, ekosistem perumahan nasional dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Maruarar juga menyoroti masih banyaknya masyarakat yang terjerat pinjaman berbunga tinggi dari rentenir. Karena itu, pemerintah terus menghadirkan alternatif pembiayaan yang lebih ringan dan mudah diakses.
"Kalau masih banyak masyarakat yang terjerat rentenir, berarti negara harus hadir. Kita tidak perlu marah kepada rentenir, tetapi menghadirkan solusi yang lebih baik. KPP memberikan akses yang lebih mudah, proses yang lebih cepat, dan bunga yang jauh lebih rendah sehingga masyarakat memiliki pilihan pembiayaan yang lebih menguntungkan," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Jumat, 3 Juli 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar berdialog langsung dengan sejumlah debitur untuk memastikan proses pengajuan KPP berjalan mudah dan tepat sasaran. Sejumlah penerima manfaat merupakan pelaku UMKM yang memanfaatkan pembiayaan tersebut untuk memperbaiki rumah sekaligus tempat usaha sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan keluarga.
Kemudian, Maruarar mengungkapkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program KPP mendorong menambah plafon pembiayaan pada tahun 2026.
"Minggu lalu saya dipanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Karena antusiasme masyarakat sangat tinggi, plafon Kredit Program Perumahan tahun ini ditingkatkan dari semula Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun. Ini menunjukkan pemerintah serius memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha," ucapnya.
Pada kegiatan tersebut juga disalurkan pembiayaan KPP kepada 632 debitur dengan total nilai Rp121,7 miliar. Sebanyak Rp91,7 miliar diberikan kepada masyarakat yang memanfaatkan pembiayaan untuk memiliki, membangun, maupun merenovasi rumah, sementara sisanya disalurkan kepada pelaku usaha di sektor perumahan dan rantai pasoknya.
Maruarar berharap kolaborasi antara Kementerian PKP, BP Tapera, perbankan, dan pemerintah daerah semakin memperluas akses pembiayaan yang terjangkau, sekaligus memperkuat sektor perumahan, mendorong pertumbuhan UMKM, dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman berbunga tinggi.
