TVRINews, Jakarta
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa informasi cuaca dan iklim memegang peran strategis dalam mendukung terwujudnya kemandirian pangan nasional. Di tengah meningkatnya ancaman perubahan iklim dan potensi musim kemarau yang lebih kering pada 2026, BMKG terus memperkuat layanan iklim dan sistem peringatan dini guna mendukung sektor pertanian.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan pemanfaatan informasi iklim menjadi salah satu kunci dalam membangun sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX Tahun Anggaran 2026 Lemhannas RI bertema Membangun Kedaulatan Pangan Nasional Melalui Tata Kelola, Inovasi Teknologi Pertanian dan Human Capital dalam Rangka Menghadapi Dinamika Geopolitik Global di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI, Jakarta, Kamis, 2 Juli 2026.
Dalam paparannya berjudul Antisipasi Cuaca Ekstrem dalam Rangka Mendukung Kebijakan Kemandirian Pangan Berkelanjutan, Faisal menjelaskan bahwa pemanfaatan ilmu klimatologi untuk mendukung sektor pangan telah dilakukan sejak abad ke-19.
Ia menuturkan, pada masa kolonial Belanda, kajian cuaca dan iklim digunakan sebagai dasar untuk menentukan komoditas yang paling sesuai dengan karakteristik suatu wilayah. Hasilnya antara lain pengembangan kopi di sepanjang Pegunungan Bukit Barisan, teh di Jawa Barat, serta tebu dan jati di Jawa Tengah maupun Jawa Timur.
Menurut Faisal, kapasitas Indonesia saat ini jauh lebih maju dalam memanfaatkan informasi iklim. BMKG telah memiliki 191 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia serta lebih dari 10.000 alat pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk mendukung pemantauan kondisi cuaca dan iklim secara lebih akurat.
“Sebenarnya di BMKG telah banyak kajian, dan kita sudah menentukan daerah-daerah mana yang cocok untuk tanaman apa saja. Misalnya untuk padi atau untuk kedelai, itu sebaiknya ditanam di daerah mana. Jadi kalau pada tahun 1800-an saja peneliti klimatologi dari Belanda sudah bisa melakukan itu, sekarang dengan segenap modalitas di BMKG, kita punya 191 UPT yang tersebar di seluruh Indonesia dan 10.000 lebih alat pengamatan MKG, kita tentu dapat memberikan pemantauan cuaca dan iklim dengan jauh lebih baik,”kata Faisal dalam keterangan yang diterima tvrinews, Jumat, 3 Juli 2026.
Ia menjelaskan, hasil kajian tersebut dapat dimanfaatkan untuk menentukan kesesuaian lahan, memilih jenis komoditas yang tepat, menyusun kalender tanam, hingga mengantisipasi risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem.
Faisal menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan tantangan yang harus dihadapi melalui penguatan sistem adaptasi dan mitigasi berbasis ilmu pengetahuan. Karena itu, BMKG terus mendukung berbagai sektor pembangunan, mulai dari pertanian, perkebunan, kelautan, hingga ekonomi, melalui penyediaan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang akurat serta dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan.
“Perubahan iklim itu adalah nyata dan kemudian perlu juga adaptasi mitigasi dari manusianya untuk dapat terus melanjutkan pembangunan. Tugas BMKG adalah untuk mendukung semua sektor pembangunan, termasuk pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, hingga kelautan. Dan ini mestinya kita harus membuat sistem yang lebih siap dengan kondisi itu,”jelasnya.
Selain penyediaan informasi iklim, BMKG juga terus memperkuat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai salah satu langkah adaptasi menghadapi musim kemarau. Program tersebut dimanfaatkan untuk membantu pengisian waduk, bendungan, dan embung sehingga ketersediaan air bagi irigasi pertanian, kebutuhan air baku, hingga pembangkit energi tetap terjaga saat musim kemarau mencapai puncaknya.
Dalam kesempatan itu, Faisal juga mengingatkan potensi musim kemarau yang lebih panjang dan lebih kering pada 2026 akibat pengaruh fenomena El Niño. Kondisi tersebut diperkirakan meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia bagian selatan atau di bawah garis khatulistiwa, seperti Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Pulau Jawa terutama kawasan pesisir, Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, hingga sebagian Papua Selatan.
“Musim hujan dan musim kemarau akan kita alami setiap tahun. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika musim kemarau bersamaan waktunya dengan fenomena El Nino. Itu membuat kondisi di negara kita, seperti tahun ini, kemaraunya akan lebih panjang dan lebih kering dari rata-rata klimatologis selama 30 tahun terakhir,”tambahnya.
Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan selama periode Juli hingga Desember 2026 secara umum berada pada kategori rendah hingga menengah, dengan sifat hujan didominasi kondisi di bawah normal. Puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.
Meski demikian, Faisal menilai musim kemarau juga membuka peluang bagi sejumlah sektor. Kondisi cuaca yang lebih kering dinilai dapat meningkatkan produksi garam nasional, mempercepat proses pengeringan hasil panen, serta mendukung pengembangan tanaman palawija, sorgum, dan berbagai komoditas perkebunan yang lebih tahan terhadap kekeringan.
Untuk mendukung target swasembada pangan nasional, BMKG terus memperkuat layanan informasi iklim, sistem peringatan dini, analisis kesesuaian agroklimat, prediksi ketersediaan air tanaman, hingga layanan iklim berbasis komoditas melalui program Sekolah Lapang Iklim (SLI). Hingga 2025, program tersebut telah menjangkau 27.994 peserta di lebih dari 700 lokasi di seluruh Indonesia.
BMKG menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan layanan iklim, memperkuat sistem peringatan dini, serta memanfaatkan teknologi observasi dan prediksi guna mendukung terbangunnya sistem pangan nasional yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya risiko perubahan iklim.
