TVRINews, Jakarta
Sebanyak 505 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) resmi dilantik dan diambil sumpah/janji di Kantor KLH/BPLH, Jakarta. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh Jumhur Hidayat menegaskan pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan lingkungan hidup.
Dalam laporannya, Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup/Sekretaris Utama BPLH Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan bahwa pelantikan merupakan tahapan akhir pengadaan aparatur sipil negara (ASN) Formasi 2024 sekaligus pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
Dari total 505 PNS yang dilantik, sebanyak 269 orang merupakan calon PNS (CPNS) Formasi 2024 yang telah menyelesaikan masa prajabatan. Sementara sisanya merupakan PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum pernah dilantik maupun diambil sumpah secara resmi.
Menurut Vivien, penguatan ASN dan jabatan fungsional menjadi bagian dari investasi kelembagaan untuk memastikan kebijakan, pengawasan, pembinaan, serta pelayanan di bidang lingkungan hidup berjalan secara profesional, berbasis kompetensi, dan berorientasi pada hasil.
Dalam arahannya, Menteri Jumhur menekankan bahwa pelantikan bukan sekadar memenuhi proses administrasi, tetapi juga menjadi bentuk komitmen moral dan konstitusional dalam menjalankan amanah sebagai aparatur negara.
"Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji bukanlah seremoni administratif belaka. Ini adalah momentum moral, institusional, dan konstitusional. Di dalamnya terkandung janji pengabdian, penegasan integritas, dan kesiapan menjalankan amanah negara dengan penuh tanggung jawab,”kata Jumhur dalam keterangan tertulis, Selasa, 30 Juni 2026.
Ia mengatakan, ASN KLH/BPLH menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring meningkatnya persoalan perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan atau triple planetary crisis. Karena itu, setiap kebijakan yang dihasilkan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Kebijakan lingkungan tidak boleh berhenti pada dokumen, angka, atau laporan. Kebijakan harus melahirkan hasil nyata: udara yang lebih bersih, air yang lebih aman, tanah yang lebih terlindungi, sampah yang lebih tertangani, ekosistem yang lebih pulih, dan masyarakat yang lebih sehat,”jelasnya.
Menteri Jumhur juga mengingatkan para ASN muda bahwa KLH/BPLH memiliki posisi strategis dalam menjawab tantangan pembangunan global. Menurutnya, isu lingkungan hidup kini menjadi perhatian utama dunia bersama sektor energi.
"Dalam konteks tantangan global, ada dua sektor yang sangat menentukan masa depan dunia, yaitu energi dan lingkungan hidup. Energi menjaga kehidupan tetap berjalan, sementara lingkungan hidup menyelamatkan bumi,”lanjutnya.
Karena itu, ia mendorong seluruh ASN terus meningkatkan kompetensi, termasuk penguasaan bahasa asing dan pemahaman terhadap isu-isu global agar mampu berkontribusi dalam berbagai forum internasional yang membahas perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
Selain itu, Jumhur memperkenalkan pendekatan Mitigation, Adaptation, and Prosperity sebagai landasan kebijakan perubahan iklim di KLH/BPLH. Melalui pendekatan tersebut, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan (science-based policy making).
Saat ini KLH/BPLH memiliki 2.335 ASN, dengan 68,9 persen di antaranya menduduki jabatan fungsional. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kompetensi teknis menjadi fondasi utama dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, salah satu PNS yang baru dilantik, Muhammad Jundy Al Fattah, yang menjabat sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Hubungan Masyarakat KLH/BPLH, mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kementerian tersebut.
"Ini merupakan salah satu momen terbesar dalam hidup saya. Saya merasa bahagia dan bangga telah menjadi bagian dari KLH/BPLH. Kebahagiaan ini harus diikuti dengan komitmen untuk bekerja dengan baik, menjunjung tinggi integritas, serta selalu mengutamakan pelayanan kepada masyarakat,"ungkap Jundy.
Melalui pelantikan 505 PNS tersebut, KLH/BPLH menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang profesional, adaptif, kolaboratif, dan berintegritas guna mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang lestari serta pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
