TVRINews, Jakarta
Mensesneg menegaskan posisi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa aman dan seluruh jajaran fokus pada program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah Indonesia menepis spekulasi yang berkembang terkait rencana perombakan besar-besaran pada struktur Kabinet Merah Putih.
Pihak Istana Kepresidenan memastikan bahwa roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini tetap berjalan solid tanpa ada agenda pergantian menteri dalam waktu dekat.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara yang juga bertindak sebagai Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, guna mengakhiri rumor di ruang publik mengenai nasib sejumlah pejabat tinggi negara, khususnya posisi menteri di sektor ekonomi yang sempat diterpa isu pergantian.
Menepis Rumor di Sektor Fiskal
Salah satu poin krusial yang ditegaskan oleh Istana adalah stabilitas di tubuh Kementerian Keuangan.
Prasetyo menyatakan secara eksplisit bahwa posisi Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan masih sangat aman dan kabar mengenai pemberhentiannya tidak memiliki dasar yang kuat.
“Sekali lagi dalam beberapa kesempatan sudah kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana (reshuffle).
Kalau tadi disebutkan perombakan apalagi besar-besaran terhadap Kabinet Merah Putih, belum ada,” ujar Prasetyo saat memberikan keterangan kepada para jurnalis di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 8 Juni 2026.
Menurut keterangan resmi pemerintah, isu mengenai perombakan kabinet ini kontradiktif dengan dinamika internal pemerintahan saat ini.
Alih-alih mempersiapkan transisi jabatan, seluruh anggota kabinet dilaporkan tengah berkonsentrasi penuh untuk merealisasikan target-target pembangunan yang telah diamanatkan oleh kepala negara.
Prasetyo menambahkan bahwa prioritas utama eksekutif hari ini adalah memastikan setiap program kerja nasional dapat dieksekusi secara efektif serta memberikan dampak riil bagi kesejahteraan masyarakat.
Mekanisme Evaluasi Tetap Berjalan
Kendati membantah adanya agenda reshuffle dalam waktu dekat, pihak Istana tidak menampik bahwa penilaian performa terhadap para pembantu presiden merupakan proses baku yang terus berjalan. Namun, evaluasi berkala tersebut tidak serta-merta berujung pada perombakan struktur.
Istana juga mengingatkan kembali mengenai konstitusi negara, di mana keputusan strategis terkait formasi kabinet merupakan hak prerogatif mutlak yang dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan.
Pemerintah berjanji akan menjaga transparansi publik jika ke depannya dinamika politik memerlukan adanya penyesuaian di dalam kabinet.
“Jadi sampai hari ini belum ada rencana itu. Nanti pada waktunya kalau memang diperlukan pasti akan kami sampaikan kepada saudara-saudara,” pungkas Prasetyo menutup keterangannya.
