TVRINews, Myanmar
Dialog Inklusif dan Bantuan Kemanusiaan Jadi Fokus Utama Indonesia dalam Penyelesaian Krisis Myanmar.
Pemerintah Indonesia mempertegas posisinya dalam mendukung terciptanya stabilitas politik dan perdamaian jangka panjang di Myanmar.
Hal ini diwujudkan melalui kunjungan diplomatik Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, saat melakukan pertemuan resmi dengan Pemimpin Junta Militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, di Ibu Kota Naypyidaw pada Senin 8 Juni 2026.
Dalam mempertemukan visi diplomasi kawasan, Jakarta menekankan bahwa resolusi konflik yang efektif harus melibatkan seluruh elemen domestik di Myanmar secara inklusif.
Berdasarkan pernyataan resmi yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa 9 Juni 2026 Menlu Sugiono menyatakan kesiapan penuh Indonesia untuk menjembatani komunikasi antarpemangku kepentingan demi mendorong dialog damai.
Indonesia secara konsisten mengusung prinsip bahwa masa depan politik negara tersebut harus diputuskan oleh rakyatnya sendiri (Myanmar-owned and Myanmar-led).
(Foto: Humas Kemlu RI)
"Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh pihak di Myanmar guna mempromosikan dialog nasional dan mendukung segala upaya penyelesaian krisis secara damai," rilis Kemlu RI dalam pernyataan tertulisnya.
Selain komitmen politik, kunjungan ini juga mempertegas dimensi kemanusiaan yang terus disalurkan Indonesia kepada masyarakat Myanmar. Dukungan tersebut mencakup penyediaan layanan kesehatan dan pemulihan pascabencana, termasuk penanggulangan dampak gempa bumi yang melanda wilayah Myanmar pada tahun 2025 lalu.
Diplomasi Regional dan Penguatan Bilateral
Di luar agenda utama bersama kepala pemerintahan, Menlu Sugiono juga menggelar pertemuan bilateral dengan sejawatnya, Menteri Luar Negeri Myanmar U Tin Maung Swe.
Kedua diplomat senior tersebut mendiskusikan berbagai isu strategis di tingkat regional, sekaligus menjajaki peningkatan kerja sama di sektor ekonomi, pendidikan, serta hubungan antar-masyarakat (people-to-people contact).
Di tingkat kawasan, Jakarta memandang Naypyidaw sebagai bagian integral dari keluarga besar Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Oleh karena itu, implementasi Lima Poin Konsensus (Five-Point Consensus) tetap menjadi kerangka kerja utama yang disepakati untuk mengembalikan stabilitas regional.
Misi diplomatik ini sekaligus melanjutkan estafet keterlibatan aktif (engagement) kolektif ASEAN, menyusul kunjungan serupa yang sebelumnya telah dilakukan oleh para menteri luar negeri dari Filipina, Thailand, dan Malaysia.
Secara historis, hubungan bilateral antara Indonesia dan Myanmar memiliki akar yang mendalam sejak dibukanya hubungan diplomatik pada tahun 1949.
Hubungan ini semakin solid ketika kedua negara bertindak sebagai pelopor terselenggaranya Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955, yang meletakkan dasar solidaritas kuat bagi negara-negara berkembang di dunia hingga saat ini.
