TVRINews, Jakarta
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh proses penegakan hukum yang adil, transparan, dan setara bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Qodari, menyatakan bahwa dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan tata kelola pemerintahan yang bersih, tidak boleh ada perlakuan khusus atau istimewa yang diberikan kepada pihak tertentu, apa pun jabatan, pangkat, maupun kedudukannya di mata hukum.
"Seluruh aparat negara harus menyadari bahwa mereka adalah pelayan rakyat yang diberi amanah untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. Beliau (Presiden Prabowo) menegaskan bahwa setiap aparatur negara harus menjaga integritas dan tidak mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh rakyat," kata Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 14 Juli 2026.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah menghormati setiap proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam menangani berbagai perkara yang saat ini tengah menjadi perhatian publik. Penegakan hukum dipastikan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku tanpa intervensi politik dari pihak mana pun.
"Penegakan hukum harus berlangsung secara adil, tanpa membedakan jabatan, kedudukan, pangkat, ataupun kekuasaan. Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa di hadapan hukum," ujar Qodari.
Ia menambahkan, pemerintah meyakini bahwa setiap proses hukum memiliki mekanisme yang harus dihormati dan dijalankan secara profesional serta akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, serta tidak pandang bulu. Penting dipahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh oknum tidak mencerminkan keseluruhan institusi. Penegakan hukum yang konsisten merupakan bagian dari komitmen negara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas," Qodari menegaskan.
Pada saat yang sama, pemerintah mengajak seluruh pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam setiap proses hukum yang bergulir. Prinsip kehati-hatian ini dinilai sangat penting untuk menghindari munculnya spekulasi liar maupun penilaian prematur di tengah masyarakat hingga perkara tersebut memiliki kekuatan hukum tetap yang mengikat.
Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas, stabilitas, dan persatuan nasional. Di tengah berbagai dinamika yang berkembang, kekompakan bangsa merupakan modal utama untuk menghadapi berbagai tantangan global ke depan.
"Dengan suasana yang aman, saling percaya, dan menghormati proses hukum, kita dapat terus melanjutkan pembangunan dan menghadirkan kesejahteraan yang semakin nyata bagi seluruh rakyat Indonesia," tutupnya.
