TVRINews, Jakarta
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pada semester II tahun 2026 untuk memastikan target kinerja nasional tercapai secara optimal.
Langkah tersebut ditegaskan Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026 di Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026. Dalam kegiatan itu, Dalu memberikan arahan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota agar memperkuat evaluasi berkala terhadap program-program strategis.
Menurut Dalu, setiap satuan kerja harus menyiapkan strategi teknis sejak dini agar target kinerja kementerian dapat tercapai sesuai rencana.
“Target capaian kita di tahun ini adalah 98%. Untuk mencapainya, harus sudah menyiapkan strategi teknis sebelum akhir Juli. Kepala Kanwil dan Kepala Kantah harus benar-benar mengetahui target prioritas di wilayahnya dan memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana,”kata Dalu dalam keterangan tertulis, dikutip, Selasa, 14 Juli 2026.
Ia menjelaskan, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen penting dalam mengelola program dan anggaran karena mampu memastikan penggunaan anggaran berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“SAKIP ini strategis bukan hanya melihat capaian tapi juga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi internalnya. Jadi kalau Tim Pembina melihat unsur-unsur SAKIP, saya pikir itu sudah mencerminkan kondisi pembinaan dan evaluasi program di ranah Pejabat Eselon 1 dan Eselon 2,”tandasnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, mengatakan pengawasan pada semester II akan difokuskan pada program-program strategis nasional, termasuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Menurutnya, kedua program tersebut memerlukan pengawasan yang ketat karena memiliki anggaran yang besar dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Misal seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kalau outcome-nya tidak bermanfaat kepada masyarakat, itu celah sorotan dari para Aparat Penegak Hukum,”ungkap Irjen ATR/BPN Hadi.
Pudji juga meminta seluruh pimpinan satuan kerja melakukan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan program agar kendala dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki.
“Mohon program PTSL dan RDTR ini senantiasa dievaluasi misal per minggu. Tujuannya, agar kita bisa memetakan program kita, kita bisa merasa bahwa program kita ada kekurangan di sana, makanya dievaluasi, diperbaiki,”pungkasnya.
Evaluasi kinerja tersebut turut diisi paparan dari Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, mengenai target capaian semester II 2026. Kegiatan dihadiri pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan ATR/BPN dan diikuti secara daring oleh seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi serta Kepala Kantah Kabupaten/Kota di Indonesia.
