TVRINews, Jakarta
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran anggaran negara akibat pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak efisien dan sarat praktik curang.
Hingga pertengahan September 2026, pemerintah telah menutup 328 perusahaan pelat merah. Kebijakan ini diklaim berhasil menyelamatkan anggaran hingga puluhan triliun rupiah yang selama ini tersedot untuk biaya operasional direksi dan komisaris.
“BUMN umpamanya, sampai hari ini kita sudah tutup 328 BUMN lebih. Itu kita bisa hemat Rp 50 triliun dari overhead. Gaji direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, rapat kerja,” ujar Presiden Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, Rabu, 16 September 2026.
Presiden menargetkan jumlah entitas BUMN yang ditutup akan mencapai 750 perusahaan hingga akhir tahun ini. Dengan memangkas 400 BUMN tersisa, potensi penghematan dana negara diproyeksikan menembus Rp 100 triliun.
Penyelamatan anggaran ini dinilai sangat krusial agar kekayaan negara benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan ditilep oleh oknum tertentu.
“Uang itu banyak di Indonesia, tapi yang menikmati hanya segelintir orang yang berani juga, berani maling,” tegas Kepala Negara.
Di sisi lain, Presiden Prabowo mengapresiasi jajaran BUMN yang menunjukkan pembenahan nyata. Laba bersih PT Pupuk Indonesia (Persero) melonjak 252 persen meski harga jual pupuk ke petani diturunkan hingga 20 persen.
Hasil nyata juga terlihat pada PT Timah (Persero) Tbk. Setelah pemerintah bertindak tegas memberantas tambang ilegal di kawasan Bangka Belitung dan sekitarnya, keuntungan PT Timah melonjak hingga 900 persen dibanding tahun 2025.
Presiden menegaskan, kunci utama dari lonjakan kinerja BUMN tersebut adalah transparansi dan integritas para pengelola BUMN saat ini.
“Karena direksi dan kita semua, kita tidak mau patgulipat. Kita tidak mau mencuri dari negara,” pungkas Presiden Prabowo.
