TVRINews, Jakarta
Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Afrial Rosya, mengatakan pembangunan kembali rumah warga terdampak banjir di Sumatera harus mengutamakan kualitas bangunan, bukan sekadar mengejar jumlah hunian yang dapat diselesaikan.
Menurut Afrial, rumah yang dibangun kembali harus memenuhi standar kelayakan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hunian tersebut juga diharapkan mampu memberikan perlindungan apabila bencana kembali terjadi.
Afrial menyampaikan hal tersebut dalam Kick Off Meeting Task Force Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana di Gedung BRIN, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu, 16 September 2026.
Ia menjelaskan, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki kualitas hunian masyarakat. Karena itu, pembangunan rumah perlu mempertimbangkan kondisi wilayah serta jenis bencana yang berpotensi terjadi.
BNPB, lanjut Afrial, tengah mendorong penggunaan sejumlah model rumah yang dirancang dengan mempertimbangkan aspek ketahanan terhadap bencana. Model tersebut dapat diterapkan sesuai karakteristik daerah, termasuk kawasan yang rawan gempa, banjir, longsor, angin kencang, maupun bencana hidrometeorologi lainnya.
“Yang penting bukan hanya rumahnya cepat selesai, tetapi rumah tersebut harus benar-benar aman, layak, dan mampu menghadapi ancaman bencana yang mungkin terjadi di kemudian hari,” kata Afrial.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah menyiapkan beberapa alternatif model hunian. Salah satunya RHODAS atau Rumah Harmonis Damai Aman Sejahtera yang menggunakan struktur beton pada bagian sloof dan baja pada kolom, balok, serta sambungannya.
Selain RHODAS, terdapat RIKSA atau Rumah Instan Kuat, Sehat, dan Aman yang dikembangkan dengan konsep tahan gempa. Model ini sebelumnya telah digunakan untuk pembangunan rumah warga terdampak gempa Sukabumi pada 2024.
BNPB juga menyiapkan RUPAWAN atau Rumah Pasangan Keluarga Harapan serta RISHA atau Rumah Instan Sederhana Sehat bagi masyarakat terdampak banjir di Sumatera. Kedua model hunian tersebut menggunakan pondasi permanen dengan dinding bata plester, rangka baja ringan, dan atap spandek.
Bantuan Pemulihan Rumah Disalurkan ke Tiga Provinsi
Dalam proses pemulihan, BNPB telah menyalurkan bantuan kepada pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di Aceh, bantuan mencakup 12.919 rumah rusak sedang dan 17.742 rumah rusak ringan dengan total nilai Rp653,7 miliar.
Sementara di Sumatera Utara, terdapat 1.228 rumah rusak sedang dan 2.332 rumah rusak ringan. Total bantuan yang disalurkan mencapai Rp71,82 miliar. Adapun di Sumatera Barat, bantuan diberikan untuk 375 rumah rusak sedang dan 811 rumah rusak ringan dengan total nilai Rp23,415 miliar.
Pemerintah juga melakukan reviu terhadap usulan pembangunan hunian tetap melalui skema pembangunan di lokasi semula atau in situ maupun relokasi mandiri.
Di Aceh, terdapat 24.405 unit usulan hunian tetap. Sebanyak 12.671 unit telah selesai direviu dan 11.734 unit masih dalam proses reviu. Dari sisi pembangunan, 517 unit masih dalam proses dan 514 unit telah selesai.
Di Sumatera Utara, terdapat 1.531 unit usulan hunian tetap dan seluruhnya telah selesai direviu. Sebanyak 6 unit masih dalam proses pembangunan dan 8 unit telah selesai.
Sementara di Sumatera Barat terdapat 1.873 unit usulan hunian tetap. Sebanyak 695 unit telah selesai direviu dan 1.178 unit masih dalam proses reviu. Untuk pembangunan, 1 unit masih dalam proses dan 9 unit telah selesai.
Afrial menegaskan pembangunan hunian pascabencana harus diarahkan untuk menghasilkan rumah yang tidak hanya layak ditempati, tetapi juga lebih siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
