TVRINews, Jakarta
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari dengan tegas mengatakan, jika Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dilanjutkan meski mendapat kritik dan tuntutan penghentian dari sejumlah kalangan mahasiswa. Menurutnya, program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Qodari mengatakan setiap program pemerintah pasti menghadapi tantangan dalam tahap pelaksanaan. Karena itu, berbagai persoalan yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan, bukan alasan untuk menghentikan program.
“Jadi begini, program apa pun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi atau operasionalisasi. Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan. Pasti ada variasi dan pasti ada masalah. Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah,” kata Qodari, Sabtu, 13 Juni 2026
Menurutnya, pemerintah memahami adanya berbagai masukan terkait pelaksanaan MBG. Namun, manfaat yang telah dirasakan penerima program menjadi alasan kuat untuk tetap melanjutkan kebijakan tersebut sembari melakukan pembenahan.
“Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi,” ujarnya.
Qodari menjelaskan, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, telah mengambil langkah penataan dengan menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi.
“Pada hari ini yang belum operasional itu di-stop dulu. Jadi semua yang statusnya persiapan, berapa persen pun, sejauh belum operasional di-stop dulu,” jelasnya.
Meski demikian, penghentian sementara tersebut tidak berlaku bagi layanan MBG yang sudah berjalan dan melayani masyarakat.
Qodari menegaskan program harus tetap berlangsung karena penerima manfaatnya merupakan kelompok yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi setiap hari.
“Kenapa jangan berhenti? Karena yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil. Emang hamilnya bisa berhenti? Ada ibu menyusui. Emang bayinya disuruh berhenti menyusu? Emang balita disuruh berhenti makan? Anak sekolah emang nggak boleh makan lagi?” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, mulai dari aspek penerima manfaat, kondisi operasional SPPG, kualitas gizi makanan, hingga tata kelola pelaksanaan program dan keterlibatan pelaku usaha lokal.
“Nah yang operasional ini akan dievaluasi. Dievaluasi dari penerimanya, dievaluasi dari kondisi SPPG-nya, dievaluasi dari segi gizinya, dievaluasi dari segi tata kelola bagaimana melibatkan vendor lokal. Itu semua dievaluasi,” ujar Qodari.
Selain meningkatkan efektivitas program, evaluasi juga diarahkan untuk memperkuat efisiensi penggunaan anggaran negara. Menurut Qodari, pemerintah menemukan potensi penghematan yang cukup besar apabila mekanisme pembayaran disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat di setiap SPPG.
“Kalau dikembalikan mekanisme pembayarannya berdasarkan jumlah penerima manfaat per SPPG, angka Rp1 triliun ini bisa dihemat,” katanya.
Qodari menegaskan, seluruh proses evaluasi yang sedang dilakukan bertujuan untuk memperkuat tata kelola dan keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di masa mendatang.
