TVRINews, Jakarta
Pemerintah menegaskan berbagai kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dijalankan saat ini bertujuan meningkatkan efisiensi sekaligus memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Muhammad Qodari, menanggapi salah satu tuntutan yang disampaikan mahasiswa terkait pemborosan anggaran negara.
Qodari mengatakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahannya justru mengambil langkah untuk menekan pengeluaran yang tidak produktif dan menghentikan pemborosan di berbagai sektor.
“Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor,” kata Qodari.
Menurut dia, efisiensi yang dilakukan pemerintah telah menghasilkan penghematan anggaran dalam jumlah besar. Sejumlah pos belanja yang dianggap tidak mendesak dan tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat menjadi sasaran penataan anggaran.
Qodari menyebut kebijakan tersebut berhasil menghemat keuangan negara hingga sekitar Rp300 triliun yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah.
Selain fokus pada efisiensi, pemerintah juga disebut terus berupaya menutup berbagai celah kebocoran anggaran yang selama ini merugikan negara. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara melalui pembentukan Danantara.
“Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa,” ujarnya.
Meski memberikan penjelasan atas kebijakan pemerintah, Qodari menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan mahasiswa tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Pemerintah, kata dia, tidak menutup diri terhadap kritik maupun masukan dari masyarakat.
“Tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengarkan masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat, apalagi mahasiswa,” pungkasnya.
Ia menambahkan, pemerintah akan terus membuka ruang komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat guna memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang luas bagi publik.
