TVRINews, Jakarta
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menilai berbagai kebijakan yang dijalankan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto merupakan bagian dari upaya reformasi ekonomi yang bertujuan memperbaiki ketimpangan struktural sekaligus menertibkan kelompok-kelompok elite yang selama ini dianggap menikmati keuntungan dari sistem yang ada.
Pernyataan tersebut disampaikan Qodari saat menanggapi berbagai tuntutan yang disuarakan mahasiswa dalam sejumlah aksi demonstrasi. Menurutnya, arah kebijakan pemerintah saat ini justru berfokus pada pembenahan fundamental ekonomi nasional.
“Pak Prabowo itu adalah pemimpin reformasi jilid dua karena yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang, beliau sedang melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia. Struktur yang selama ini menguntungkan elite saja, struktur yang selama ini memungkinkan elite-elite tertentu itu untuk membawa lari uang negara. Itu dikoreksi oleh Pak Prabowo,” ujar Qodari.
Ia mencontohkan langkah pemerintah dalam sektor energi yang dinilai menunjukkan keseriusan membenahi tata kelola ekonomi. Salah satunya melalui proses hukum yang menyentuh tokoh-tokoh yang selama ini dianggap sulit dijangkau penegakan hukum.
“Bagaimana tata niaga minyak, ya kan kita sudah tahu yang namanya Riza Chalid selama ini dianggap untouchable. Oleh Pak Prabowo kan tersangka, anaknya diburu di luar negeri. Anaknya sekarang sedang menjalani proses hukum,” katanya.
Selain sektor energi, Qodari juga menyoroti penertiban perkebunan sawit ilegal yang dilakukan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Menurutnya, langkah tersebut merupakan reformasi nyata dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Adanya penegakan sawit, kebun sawit ilegal lewat Satgas PKH, sudah 6 juta hektare. Siapa yang melakukan reformasi terhadap tata kelola sawit kita kecuali Pak Prabowo. Tidak pernah ada sebelumnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Qodari mengatakan Presiden Prabowo tidak hanya fokus pada penertiban elite ekonomi, tetapi juga berupaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara lebih merata. Ia menyebut Prabowo berulang kali mengkritik kualitas pertumbuhan ekonomi yang dinilai belum dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Pak Prabowo itu kan mengatakan berulang kali bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 5 persen itu semu karena yang kaya berlipat dua sampai tiga kali lipat, sementara kelas menengah mengalami penurunan. Berarti beliau mengatakan ada sesuatu yang salah,” tegasnya.
Menurut Qodari, pemerintah saat ini berusaha memperbaiki kondisi tersebut melalui berbagai kebijakan, mulai dari perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, peningkatan kesejahteraan petani melalui kebijakan harga gabah, hingga penguatan sektor perikanan melalui pembangunan kampung nelayan, penyediaan kapal, pabrik es, dan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan.
Qodari menegaskan bahwa berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan struktur ekonomi yang lebih berkeadilan dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Pak Prabowo ini justru paling depan dalam upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat Indonesia dan membuat struktur ekonomi menjadi lebih berimbang,” pungkasnya.
