TVRINews, Badung
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian menekankan tiga poin penting pada Ministerial Meeting World Water Forum ke-10 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Senin 20 Mei 2024.
Pertama, adalah memastikan solidaritas dan inklusivitas di antara seluruh negara dan pemangku kepentingan terkait air. Mendagri menekankan, Forum Air Dunia ke-10 harus mendorong upaya inovatif untuk menjamin keberlanjutan sektor air.
Kita harus terus memberikan hasil nyata terkait pengelolaan sumber daya air terpadu, serta akses terhadap air minum yang bersih dan aman serta sanitasi yang memadai, kata Mendagri saat memimpin pertemuan tingkat menteri tersebut.
Baca Juga: Pemerintah Maksimalkan Tata Kelola Air untuk Sektor Pariwisata, Menparekraf: No Water No Tourism
Kedua, membangun sinergi dalam berbagai proses yang terkait dengan pengelolaan air. Untuk itu Tito meminta keterlibatan seluruh pihak, mulai dari tingkat internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tingkat regional, nasional, bahkan hingga tingkat lokal. Proses-proses ini akan memastikan implementasi nyata dari target dan tujuan global terkait air, termasuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada 2030.
Ketiga, adalah mengarahkan komitmen politik yang membawa hasil nyata. Mendagri menegaskan, pemerintahan di seluruh dunia perlu menjalankan dengan sungguh-sungguh apa yang diucapkan, dan mengubah diskusi menjadi tindakan. Pembuatan kebijakan yang efektif dan komitmen jangka panjang terhadap solusi air akan menentukan keberhasilan pembahasan saat ini dan seterusnya.
"Oleh karena itu, Forum Air Dunia ke-10 harus menjadi mercusuar, yang memandu jalan kita menuju kerja sama yang inklusif, berdampak, dan saling menguntungkan, untuk melindungi generasi mendatang," ujarnya.
Permasalahan air dikatakannya tidak hanya menjadi tanggung jawab para profesional dan akademisi, namun juga memerlukan kepemimpinan yang kuat dari para pembuat kebijakan, yang menekankan bahwa air bersifat politis.
"Ini adalah saat yang mendesak bagi umat manusia, karena pemerintah harus menunjukkan solidaritas dan berkolaborasi dalam mengatasi krisis air," tuturnya.
Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam acara pembukaan World Water Forum ke-10 menyampaikan, suatu kehormatan bagi Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Forum Air Sedunia ke-10 menjadi momen meneguhkan komitmen bersama dan merumuskan aksi nyata pengelolaan air yang inklusif dan berkelanjutan.
Presiden menegaskan, tanpa air tidak ada makanan, tidak ada perdamaian, dan tidak ada kehidupan. Oleh sebab itu, air harus dikelola dengan baik karena setiap tetesnya sangat berharga.
Sebagai negara dengan luas perairan yang mencapai 65 persen, Indonesia dikatakan Presiden kaya kearifan lokal dalam pengelolaan air. Mulai dari sepanjang garis pantai, pinggiran aliran sungai, sampai tepian danau. Masyarakat Indonesia memiliki budaya terhadap air, salah satunya adalah sistem perairan subak di Bali, yang dipraktikkan sejak abad ke sebelas dan diakui sebagai warisan budaya dunia.
Presiden Joko Widodo melanjutkan, bagi masyarakat Bali, air adalah kemuliaan yang mengandung nilai-nilai spiritual dan budaya yang harus dikelola bersama-sama. Hal tersebut sejalan dengan tema World Water Forum ke-10 yaitu Air Bagi Kemakmuran Bersama. Tema ini dapat dimaknai menjadi tiga prinsip dasar, yaitu menghindari persaingan, mengedepankan pemerataan dan kerja sama inklusif, serta menyokong perdamaian dan kemakmuran bersama
