TVRINews – Jakarta
BMKG menyerukan kesiagaan dini menghadapi puncak musim kemarau ekstrem yang diperkirakan berlanjut hingga awal tahun depan.
Indonesia menghadapi tantangan iklim yang signifikan menyusul kombinasi puncak musim kemarau dan fenomena El Nino berintensitas kuat. Kondisi atmosfer ini memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas pasokan air bersih serta produktivitas sektor pertanian di berbagai daerah.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa fase kering tahun ini menunjukkan eskalasi yang lebih tajam dibandingkan periode sebelumnya. Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachri Radjab, menjelaskan bahwa dinamika global tersebut memperpanjang durasi kekeringan hingga awal tahun mendatang.
"Musim kemarau kita tahun ini diperparah dengan aktifnya fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat. El Nino kita perkirakan masih akan berlangsung sampai awal 2027," ujar Fachri melalui keterangan resminya yang dikutip Jumat 11 September 2026.
Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachri Radjab, saat menjelaskan durasi kekeringan hingga awal tahun mendatang (Foto: BMKG/Bakom RI)
Lebih lanjut, Fachri menuturkan bahwa fase krusial ini mendominasi sebagian besar wilayah tanah air sejak Agustus dan diperkirakan masih akan dirasakan dampaknya dalam beberapa pekan ke depan.
Tekanan iklim tersebut membawa implikasi langsung terhadap rantai pasok pangan domestik. Penurunan curah hujan secara drastis berisiko mengganggu jadwal tanam para petani dan mengancam volume produksi komoditas pangan utama. Selain itu, potensi kebakaran hutan dan lahan menjadi ancaman ikutan yang memerlukan mitigasi cepat dari pemangku kepentingan terkait.
Meski demikian, proyeksi jangka panjang menunjukkan adanya indikasi pemulihan pola curah hujan secara bertahap menjelang akhir tahun.
"Peralihan ke musim penghujan, kami prediksi akan berlangsung pada pertengahan Oktober hingga akhir November 2026 ini," tambah Fachri.
Sebagai langkah pencegahan, otoritas meteorologi terus memperbarui data dinamika atmosfer secara berkala kepada kementerian, lembaga negara, serta pemerintah daerah. Langkah diseminasi informasi ini diharapkan menjadi acuan strategis dalam merumuskan kebijakan mitigasi kekeringan, mengamankan cadangan air, serta melindungi ketahanan pangan nasional dari risiko kerugian yang lebih luas.
