TVRINews, Jakarta
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membangun kolaborasi komunikasi publik lintas kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan narasi dalam menyampaikan berbagai program prioritas Presiden, khususnya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
Upaya tersebut dibahas dalam Silaturahmi Strategis Komunikasi Publik Penanganan Kebencanaan yang dipimpin Staf Khusus Bidang Inovasi dan Kerja Sama Kemenko PMK Ferro Ferizka Aryananda di Kantor Kemenko PMK, Kamis, 10 September 2026.
Ferro mengatakan, pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk menyelaraskan komunikasi antarkementerian dan lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK. Menurutnya, penyelarasan diperlukan agar program prioritas pemerintah dapat disampaikan melalui narasi yang sejalan dengan visi dan Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.
"Tujuan kita adalah untuk bisa sambung rasa, menyelaraskan langkah supaya kita bisa secara komunikasi publik sejalan dan selaras dengan visi Asta Cita Bapak Presiden," ujar Ferro dalam keterangan tertulis, dikutip, Jumat, 11 September 2026.
Ia menyebut sejumlah program prioritas pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, antara lain Cek Kesehatan Gratis (CKG), revitalisasi rumah sakit, dan penanganan Tuberculosis (TBC) di bidang kesehatan.
Di sektor pendidikan, program tersebut mencakup Sekolah Nasional Terintegrasi, digitalisasi pembelajaran, PAUD, Sekolah Unggul Garuda, pengembangan talenta, serta revitalisasi pesantren dan madrasah. Penanggulangan bencana juga menjadi bagian dari program yang perlu dikomunikasikan secara terpadu.
Menurut Ferro, meskipun program-program tersebut memiliki sasaran dan karakteristik berbeda, seluruhnya memiliki tujuan yang sama, yakni membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, tangguh, dan memiliki talenta unggul.
Karena itu, komunikasi publik antarkementerian dan lembaga dinilai perlu disinergikan agar masyarakat dapat memahami keterkaitan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya.
Ferro mengatakan, tantangan komunikasi publik tidak hanya berkaitan dengan banyaknya program yang harus disampaikan, tetapi juga bagaimana menyajikan informasi tersebut agar mudah dipahami masyarakat.
"Sebagai tim komunikasi seringkali bias bahwa kita sudah melakukan banyak kerja, banyak sekali program, dan kita ingin mengkomunikasikan semua. Namun dalam satu waktu orang tidak bisa mengingat satu informasi, menelan banyak data," jelasnya.
Ia menjelaskan, kolaborasi komunikasi selanjutnya diarahkan untuk membangun narasi bersama yang mampu menggambarkan keterkaitan berbagai program prioritas pemerintah.
Setiap kementerian dan lembaga diharapkan tidak berjalan sendiri, melainkan dapat saling mendukung melalui agenda, kanal komunikasi, komunitas, hingga cerita penerima manfaat yang dapat disampaikan secara bersama.
Dalam penanganan bencana, misalnya, komunikasi publik tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kebencanaan. Masyarakat juga membutuhkan informasi mengenai keberlangsungan layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya ketika bencana terjadi.
Informasi juga diperlukan pada tahap pascabencana, termasuk terkait rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Kondisi tersebut membutuhkan komunikasi lintas sektor agar informasi yang diterima masyarakat lebih utuh,"ucapnya.
Pertemuan tersebut turut membahas sejumlah bentuk kolaborasi, mulai dari pemetaan agenda bersama, penguatan kanal dan komunitas, forum komunikasi rutin, hingga penggalian cerita penerima manfaat dan praktik baik dari berbagai program kementerian dan lembaga.
Sebagai langkah awal, kolaborasi komunikasi akan dilakukan melalui sinkronisasi rutin setiap dua bulan untuk memperbarui perkembangan program prioritas.
Selain itu, akan dibentuk grup koordinasi komunikasi, penetapan PIC komunikasi pada masing-masing kementerian dan lembaga, serta mekanisme respons cepat untuk menangani bencana atau isu penting yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan tim komunikasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta Kementerian Kesehatan.
Pertemuan berikutnya akan melibatkan kementerian dan lembaga lain yang berada di bawah koordinasi Kemenko PMK.
"Harapannya lepas dari ruangan ini kita makin terkoordinir, tersinergi, selaras. Tujuan kita adalah semua niat baik kita ternarasikan dengan baik ke masyarakat dan kalau ada kekurangan kita perbaiki sambil berjalan,"tuturnya.
