TVRINews, Jakarta
Peringatan berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Hari ASEAN (ASEAN Day) pada 8 Agustus 2026, menjadi refleksi penting untuk membangun masa depan ASEAN yang berpusat kepada masyarakat.
Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ina H. Krisnamurthi, mengatakan ASEAN adalah salah satu kawasan paling beragam yang tercermin dari berbagai keyakinan, budaya, dan tradisinya, sehingga upaya memperkuat kohesi sosial masyarakat menjadi penting.
Ina mendorong pendekatan Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) atau Cross-Cultural Religious Literacy, untuk membangun Komunitas ASEAN yang damai, inklusif, dan tangguh, di mana keberagaman dan perbedaan dikelola secara konstruktif.
“Saat memperingati Hari ASEAN, mari kita mengingat bahwa masa depan ASEAN tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Masa depan kita akan ditentukan oleh kemampuan kita menjaga kepercayaan, memperdalam rasa saling menghormati, menjunjung tinggi toleransi, dan memupuk kesepahaman di tengah keberagaman,” kata Ina, dikutip Minggu, 9 Agustus 2026.
Ina menjelaskan ASEAN telah mengakui pentingnya upaya LKLB Indonesia melalui Visi Komunitas ASEAN 2045, khususnya dalam pilar Komunitas Politik-Keamanan dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN. Namun, tantangan masih terus terjadi berupa intoleransi, kesalahpahaman, dan eksklusi baik di Asia Tenggara maupun tingkat global.
Menurutnya, pendekatan hidup berdampingan sekalipun didasarkan niat baik, seperti mempertemukan komunitas-komunitas berbeda agama dalam ruang bersama, belum tentu menjamin terciptanya saling pengertian.
“Kedekatan secara fisik saja tidaklah cukup. Yang benar-benar penting adalah bagaimana kita membangun interaksi satu sama lain. Dalam konteks inilah, literasi keagamaan lintas budaya menjadi sangat penting,” ujar Ina.
Ia menegaskan semangat persatuan dalam keberagaman menjadi alasan mendasar mengapa ASEAN tetap kuat baik dahulu, saat ini, dan masa mendatang.
“LKLB bukan hanya tentang mempelajari agama-agama lain, melainkan tentang belajar satu sama lain. Pendekatan ini membekali kita dengan kemampuan untuk berinteraksi melintasi berbagai perbedaan dengan empati, rasa hormat, dan kepekaan, sehingga keberagaman dapat menjadi sumber kohesi, bukan sumber ketegangan,” lanjut Ina.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho, mengatakan LKLB memang berfokus untuk memperkuat kohesi sosial dan perdamaian. Program ini dimulai sebagai pelatihan guru madrasah dan sekolah tahun 2021 di Indonesia, kemudian menjadi jembatan untuk berdialog, bertukar pikiran dan pengalaman dengan negara-negara lain yang memiliki konteks berbeda.
“Motto ASEAN, One Vision, One Identity, One Community, juga dengan sendirinya menekankan pentingnya kohesi sosial dan perdamaian,” ucap Matius.
Ia mengatakan Institut Leimena bersama Sasakawa Peace Foundation telah menerapkan pendekatan LKLB untuk Perdamaian di Provinsi Maluku sejak 2024. Program tersebut menarik minat sejumlah delegasi dari Asia Tenggara yang datang ke Indonesia untuk mempelajari secara langsung pendekatan LKLB, yaitu delegasi Institute of Ethnicity and Religions, Ho Chi Minh National Academy of Politics, Vietnam, pada 2025, dan delegasi Mindanao State University System, Filipina di awal tahun 2026. Kedua kunjungan itu telah dilanjutkan dengan pelatihan dosen dan calon pemimpin dari kedua negara.
Pada pertengahan Agustus 2026 mendatang, delegasi lainnya dari Vietnam, Laos, dan Kamboja, juga akan datang ke Indonesia untuk mempelajari Program LKLB yang diinisiasi Institut Leimena bersama sedikitnya 40 lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan.
“Setiap negara tentunya memiliki konteks dan tantangan yang berbeda, sehingga tidak ada solusi yang seragam. Namun, dalam dunia yang semakin terpolarisasi, kami percaya bahwa justru dialog dan berbagi pengalaman, best practices, harus semakin ditingkatkan,” tutur Matius.
Direktur Program Pembangunan Perdamaian Sasakawa Peace Foundation (SPF), Maho Nakayama, mengatakan SPF yang berdiri tahun 1986 sebagai yayasan nirlaba di Jepang, memiliki komitmen khusus terhadap pembagunan perdamaian yang inklusif. Ia mengaku terkesan dengan pendekatan LKLB untuk membangun kohesi sosial dari tingkat akar rumput, dimulai dengan praktik pendidikan di ruang kelas dan masyarakat.
“Hal yang sangat luar biasa adalah bagaimana upaya di tingkat lokal ini telah memberikan dampak bermakna dan pada akhirnya memengaruhi diskusi kebijakan regional di lingkup ASEAN,” kata Maho.
Dalam pengalaman di Maluku, ia menyampaikan pendekatan LKLB dapat diterapkan dalam proses pascakonflik untuk memulihkan kepercayaan sosial, memperkuat rekonsiliasi, dan mendorong hidup berdampingan secara damai. Maho juga mengapresiasi telah dimasukkannya LKLB dari Indonesia dalam kerangka Visi ASEAN 2045.
Peneliti Sasakawa Peace Foundation, Jin Fujimoto, mengatakan pengalaman Program LKLB di Maluku menunjukkan bagaimana guru menjadi agen-agen perubahan yang mampu memberikan teladan dan pemahaman kepada para siswanya tentang keberagaman. Dalam lokakarya LKLB, guru-guru di Ambon diajak berkolaborasi menciptakan lagu-lagu perdamaian dan mengangkat kembali tradisi “pela gandong”.
Yuyun Wahyuningrum, peneliti dari International Institute of Social Studies (ISS), Erasmus University Rotterdam, mengatakan LKLB tidak bekerja sendirian. Umpama vaksin, LKLB adalah upaya pencegahan yang membantu warga mengenali dan mempertanyakan narasi kebencian sebelum narasi tersebut berkembang menjadi diskriminasi atau kekerasan.
