TVRINews, Jakarta
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mendorong kementerian dan lembaga memanfaatkan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Tahun 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan dan percepatan pembangunan kawasan perbatasan.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Forum Penyampaian Hasil Nilai dan Rekomendasi Pengukuran IPKP pada 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Tahun 2026 yang digelar Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut (PKPL) BNPP RI di Hotel Tamarin, Jakarta.
Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Asisten Deputi PKPL Yedi Rahmat mengatakan, hasil pengukuran terhadap 22 PPKP yang terdiri atas 11 kawasan perbatasan laut dan 11 kawasan perbatasan darat menunjukkan capaian yang menggembirakan. Nilai IPKP Tahun 2026 tercatat sebesar 0,58 dengan predikat Cukup (C), atau mendekati target nasional sebesar 0,60.
"Alhamdulillah hasil pengukuran yang telah dilaksanakan pada 11 PPKP wilayah laut dan 11 PPKP wilayah darat menghasilkan capaian yang cukup baik. Kami mendorong agar nilai IPKP PPKP Tahun 2026 segera ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga mitra," kata Yedi dalam keterangan yang diterima tvrinews melalui rilisan BNPP, Minggu, 2 Agustus 2026.
Menurutnya, hasil pengukuran tersebut perlu menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan. Karena itu, BNPP mengajak seluruh kementerian dan lembaga anggota BNPP memanfaatkan rekomendasi IPKP sebagai acuan penyusunan program prioritas yang terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional.
Yedi mencontohkan Program Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu model yang dapat direplikasi oleh kementerian lain untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.
"Seperti Program Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah berjalan, kami berharap kementerian lain juga menghadirkan program serupa sehingga pembangunan kawasan perbatasan dapat terealisasi lebih cepat," tambahnya.
BNPP juga mengusulkan agar capaian IPKP Tahun 2026 menjadi perhatian pemerintah pusat. Hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari substansi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus mendatang sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap pembangunan wilayah perbatasan.
(Foto: BNPP RI)
Selain itu, Yedi mengungkapkan bahwa hasil kunjungan lapangan di sejumlah kawasan perbatasan laut memperlihatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang terus berkembang. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan yang lebih terarah melalui peningkatan infrastruktur, layanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat.
"Di wilayah perbatasan laut, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sekarang yang perlu kita dorong adalah percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui dukungan program lintas sektor sehingga dampaknya semakin dirasakan masyarakat," ucapnya.
Dalam forum tersebut, BNPP juga memaparkan sejumlah temuan lapangan yang memerlukan tindak lanjut, salah satunya di Kabupaten Pulau Morotai. Abrasi di wilayah tersebut telah merusak tanggul pelindung yang berbatasan langsung dengan permukiman warga.
BNPP menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Sekretariat Wakil Presiden untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
"Kami telah mengunjungi Kabupaten Pulau Morotai dan menemukan tanggul yang melindungi permukiman masyarakat mengalami kerusakan akibat abrasi. Hal ini akan kami tindak lanjuti melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Morotai dan Sekretariat Wakil Presiden," tutur Yedi.
Melalui forum ini, BNPP menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas kementerian serta lembaga agar hasil pengukuran IPKP tidak hanya menjadi indikator kinerja, tetapi juga menjadi landasan dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Forum tersebut turut dihadiri Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP Budi Setyono, Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian Belly Isnaeni, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Ismawan Harijono, Direktur PDAT Kementerian PPN/Bappenas Mohammad Roudo, serta perwakilan kementerian dan lembaga mitra yang mengikuti kegiatan secara luring maupun daring.
