TVRINews – Jakarta
Evaluasi Ketat MBG: Pemerintah Tutup 3.000 Dapur demi Jamin Kualitas Jaringan Pengaman Sosial
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), guna memastikan program strategis nasional tersebut berjalan optimal dan tepat sasaran di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara saat berpidato dalam Rapat Paripurna ke-19 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 20 Mei 2026.
Di hadapan para legislator, Presiden memaparkan bahwa program MBG saat ini telah menjangkau 62,4 juta penerima manfaat setiap harinya.
Cakupan tersebut meliputi kelompok rentan, di antaranya 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, serta 868 ribu ibu hamil.
Ke depan, pemerintah juga berencana memperluas jangkauan program bantuan pangan ini kepada setengah juta warga lanjut usia yang hidup tanpa pendamping.
(Presiden Prabowo Subianto pada Paparan di Rapar Paripurna ke - 19 Rabu 20 Mei 2026 (Foto: Youtube Setpres))
"Kita juga akan memberikan MBG kepada 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang butuh MBG. Itu adalah perintah UUD pasal 33 dan pasal 34 bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara," ujar Presiden Prabowo di podium Ruang Sidang Paripurna.
Pengawasan Ketat dan Penutupan Fasilitas yang Menyimpang
Kendati mencatatkan realisasi yang masif, Presiden secara terbuka mengakui adanya dinamika dan kekurangan dalam implementasi di lapangan.
Sebagai bentuk ketegasan, pemerintah bertindak cepat dengan menghentikan operasional ribuan unit penyedia yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas.
"Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat dan saya persilakan anggota DPR, bupati di mana-mana, silakan periksa semua dapur," tutur Kepala Negara.
Presiden Prabowo juga mengajak seluruh elemen pengawas, termasuk jajaran legislatif dan kepala daerah, untuk terlibat aktif dalam memantau jalannya program.
Ia menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk penyimpangan dalam pengelolaan program yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
"Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan kita segera tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah begini penting untuk diurus secara tidak benar," pungkasnya tegas.
Langkah evaluasi agresif ini mencerminkan komitmen pemerintahan dalam menjaga transparansi sekaligus memastikan amanat konstitusi terkait perlindungan sosial bagi warga miskin dapat terealisasi secara akuntabel.
