TVRINews – Jakarta
Presiden Prabowo Subianto menargetkan defisit anggaran turun hingga 1,8% demi memperkuat stabilitas rupiah dan menekan angka kemiskinan nasional.
Pemerintah Indonesia resmi mencanangkan arah baru kebijakan fiskal yang lebih konservatif untuk tahun anggaran 2027.
Dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Rabu 20 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto memaparkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, yang menandai komitmen kuat pemerintah dalam memperketat disiplin anggaran.
Langkah strategis ini tecatat cukup kontras dibandingkan dengan postur keuangan negara pada periode-periode sebelumnya.
Pemerintah memproyeksikan defisit anggaran akan menyusut ke kisaran 1,8% hingga 2,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Target tersebut jauh lebih rendah daripada ambang batas defisit yang ditetapkan dalam UU APBN 2026 sebesar 2,68% (setara Rp689,1 triliun), ataupun realisasi defisit tahun 2025 yang sempat melebar ke angka 2,92% akibat penyesuaian transisi pemerintahan.
(Presiden Prabowo saat memaparkan tentang APBN berkelanjutan (Foto: Youtube Setpres))
"APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, tapi wujud alat perjuangan kita sebagai bangsa," ujar Presiden Prabowo di hadapan parlemen.
Beliau menegaskan komitmennya untuk terus menekan angka defisit fiskal melalui pengelolaan yang lebih terukur.
Optimalisasi Belanja dan Pendapatan Negara
Untuk menopang target defisit yang rendah tersebut, cetak biru tata kelola keuangan 2027 dirancang dengan prinsip efisiensi yang ketat namun tetap produktif.
Pemerintah mematok belanja negara di angka 13,62% hingga 14,8% dari PDB. Sementara itu, dari sisi penerimaan, optimalisasi pendapatan negara ditargetkan mampu mencapai 11,82% hingga 12,40% dari PDB.
Stabilisasi Rupiah dan Asumsi Makro
Selain disiplin anggaran, fokus utama dalam KEM-PPKF 2027 adalah menjaga ketahanan moneter dari gejolak global. Pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.
(Presiden Prabowo pada saat paparan seputar dasar ekonomi makro 2027 (Foto: Youtube Setpres))
"Strategi fiskal dan moneter harus strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia," kata Presiden Prabowo, menggarisbawahi pentingnya sinergi kebijakan dalam negeri.
Pemerintah juga merilis sejumlah indikator ekonomi makro yang menjadi landasan rancangan anggaran tersebut, antara lain:
• Pertumbuhan Ekonomi (PDB): 5,8% – 6,5%
• Inflasi Tahunan: 1,5% – 3,5%
• Suku Bunga SBN 10 Tahun: 6,5% – 7,3%
• Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP): US$70 – US$95 per barel
• Lifting Minyak Bumi: 602 ribu – 615 ribu barel per hari
• Lifting Gas Bumi: 934 ribu – 977 ribu barel setara minyak per hari
Fokus Kesejahteraan Masyarakat
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pengetatan anggaran dan pertumbuhan ekonomi tidak akan mengorbankan agenda sosial. Sebaliknya, postur APBN 2027 dirancang agar berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di tanah air.
Pemerintah optimistis mampu menekan tingkat kemiskinan ke level 6,0% hingga 6,5%, sebuah progres signifikan dibandingkan target 2026 yang berada di kisaran 6,5% hingga 7,5%. Di saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan turun ke angka 4,3% hingga 4,87%.
"Pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata," tutur Kepala Negara.
Sebagai indikator pemerataan pembangunan, dokumen KEM-PPKF 2027 juga menetapkan target Rasio Gini di angka 0,362 hingga 0,367. Selain itu, pemerintah membidik Indeks Modal Manusia di level 0,575,
Indeks Kesejahteraan Petani pada 0,8038, serta menargetkan proporsi penciptaan lapangan kerja sektor formal mampu menyerap hingga 40,81% tenaga kerja.
