TVRINews, Sumatera Selatan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi memimpin langsung penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan, Minggu, 18 Oktober 2026. Langkah tersebut dilakukan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pengendalian karhutla di wilayah terdampak.
Tidak lama setelah dilantik pada Kamis, 15 Oktober 2026, Kristomei langsung bergerak ke Palembang untuk mengevaluasi kondisi karhutla, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan kebutuhan penanganan di daerah dapat segera dipenuhi.
Kepala BNPB bertolak menuju Palembang bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta sejumlah pejabat BNPB.
“Pagi tadi, setelah mendapat arahan dari Bapak Presiden, saya mendapat informasi untuk bergerak ke Palembang. Ini menjadi kegiatan awal setelah saya dilantik kemarin. Hari ini kami langsung bergerak untuk memimpin penanganan karhutla di Sumatera Selatan dan wilayah lain yang terdampak,” ujar Kristomei dalam keterangan tertulis, dikutip Senin, 19 Oktober 2026.
Kristomei mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kondisi di lapangan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan daerah agar penanganan darurat dapat berjalan cepat dan tepat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan, termasuk melalui dukungan personel, teknologi, dan operasi udara.
“Kami ingin memastikan upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk mengendalikan dan memadamkan karhutla. Kami juga perlu mengetahui apa yang dibutuhkan daerah dari pusat, sekaligus memastikan dukungan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jika daerah membutuhkan bantuan, baik teknologi, gugus tugas, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), maupun penanganan khusus lainnya, harus segera disiapkan dan dikoordinasikan secara optimal,” jelasnya.
Dalam operasi tersebut, Kepala BNPB didampingi Kepala BMKG untuk memperkuat analisis kondisi cuaca dan persebaran titik panas (hotspot), termasuk mengevaluasi efektivitas Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Sejumlah pejabat BNPB turut mendampingi, yakni Direktur Penanganan Pengungsi dan Pemulihan Reintegrasi (PRR), Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat (Kordalops), serta Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan (Pusdatinkom).
Rombongan bertolak dari Baseops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Lanud Sri Mulyono Herlambang, Palembang, menggunakan pesawat CN-295 VIP pada pukul 11.00 WIB.
Setibanya di Palembang, Kepala BNPB dijadwalkan memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla bersama Satuan Tugas (Satgas) Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, unsur TNI/Polri, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat di Lanud Sri Mulyono Herlambang pada pukul 13.30 WIB.
Rapat koordinasi tersebut membahas evaluasi pemantauan titik panas, efektivitas pemadaman melalui jalur darat dan udara, termasuk water bombing dan OMC, serta penguatan komando lintas sektor di wilayah prioritas penanganan.
Koordinasi ini diharapkan dapat memastikan seluruh unsur bergerak secara terpadu dengan memanfaatkan data dan informasi terkini untuk mempercepat pengendalian karhutla.
“Tim yang berangkat hari ini akan langsung mengecek situasi di lapangan, memastikan koordinasi lintas sektor berjalan, dan mengambil langkah-langkah cepat yang diperlukan dalam penanganan darurat di Sumatera Selatan,” tegas Kristomei.
Pada pukul 15.00 WIB, Kepala BNPB bersama rombongan dijadwalkan meninjau lokasi karhutla secara langsung. Peninjauan dilakukan melalui udara menggunakan helikopter patroli di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), serta melalui jalur darat di kawasan Talang Jambi.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk melihat kondisi wilayah terdampak sekaligus memastikan kesiapan personel dan peralatan pemadaman di lapangan. Kehadiran Kepala BNPB di Sumatera Selatan merupakan bagian dari upaya memperkuat kendali operasi dan memastikan penanganan karhutla berjalan sesuai dengan kondisi aktual serta kebutuhan daerah.
Dukungan pemerintah pusat akan terus diselaraskan dengan langkah pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait agar pengendalian kebakaran hutan dan lahan berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif.
Setelah menyelesaikan rapat koordinasi dan peninjauan lapangan, Kepala BNPB beserta rombongan dijadwalkan kembali ke Jakarta pada Minggu malam.
