TVRINews, Jakarta
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas hunian sekaligus kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui integrasi program bedah rumah, sertifikasi rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.
Kolaborasi tersebut dilaksanakan dalam kegiatan Bedah Rumah dan Bakti Kesehatan Polisi Bersama Masyarakat di Komplek Permata, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kampung Ambon, Jakarta Barat, Sabtu, 24 Oktober 2026.
Kegiatan ini dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Kapolda Metro Jaya Dadang Hartanto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah perwakilan kementerian, lembaga, dan mitra swasta.
Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, pembangunan perumahan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, upaya tersebut tidak cukup hanya dengan memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga perlu didukung kepastian hukum kepemilikan hunian dan peningkatan kemandirian ekonomi keluarga.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Mendagri, Kepala BPS, Kementerian ATR/BPN, Kapolda Metro Jaya, PNM, dan semua pihak yang telah mendukung, membantu, serta menunjukkan keberpihakan untuk bekerja lebih cepat, tepat, dan komprehensif dalam bedah rumah bagi rakyat kecil. DKI Jakarta adalah etalase, dan 10.300 rumah dibedah oleh Presiden Prabowo di Jakarta," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Minggu, 25 Oktober 2026.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan juga perlu dilihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan sosial.
"Jangan bangga kalau penerima bantuan sosial di Jakarta bertambah. Kita harus berbangga apabila masyarakat semakin sejahtera dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial," tegasnya.
Dorong Sertifikasi Rumah Gratis bagi MBR
Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP berkolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendorong program sertifikasi rumah gratis bagi MBR dengan target satu juta sertifikat rumah.
Kepastian hukum kepemilikan rumah diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk warga yang menerima bantuan perbaikan hunian melalui program bedah rumah. Dalam kesempatan itu, dilakukan pula penyerahan sertifikat rumah gratis secara simbolis kepada MBR.
Selain aspek hunian, Kementerian PKP mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), khususnya program PNM Mekaar yang menyediakan akses pembiayaan dan pendampingan usaha bagi perempuan prasejahtera.
Maruarar juga meninjau usaha warga berbasis pengelolaan sampah. Sampah yang dikumpulkan dari rumah warga dipilah dan didaur ulang agar memiliki nilai ekonomi serta menjadi sumber penghasilan tambahan bagi keluarga.
Ia menekankan bahwa pembiayaan dan pendampingan usaha harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, adil, dan transparan, serta didukung birokrasi yang efisien.
"Untuk ibu-ibu PNM Mekaar, kita harus detail dan adil dalam mengelola usaha yang dibiayai PNM. Tujuannya baik, tetapi caranya juga harus benar. Sistemnya harus dibuat dengan birokrasi yang cepat supaya ibu-ibu memahami cara mengelola usahanya dengan baik," ucapnya.
Mendagri Dukung Penyederhanaan Regulasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap program bedah rumah sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Tito, program tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dan daerah, terutama melalui kebijakan dan penyederhanaan regulasi, diperlukan agar pelaksanaannya berjalan lebih efektif.
"Program 3 Juta Rumah ditugaskan kepada Pak Ara dan menunjukkan bahwa Presiden Prabowo sangat memperhatikan penyediaan rumah bagi masyarakat kecil. Bedah rumah merupakan program yang sangat menyentuh rakyat. Tentu kita mendukung dari sisi regulasi, baik Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), data, maupun kebijakan yang memudahkan pelaksanaan bedah rumah," kata Tito.
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Dadang Hartanto menekankan pentingnya data yang akurat, parameter terukur, dan pengawasan untuk memastikan program bedah rumah dilaksanakan secara tepat sasaran.
"Saya melihat Menteri PKP dan Mendagri turun langsung melihat rumah yang dibedah dan bagaimana program tersebut menemukan sasaran yang tepat serta dilakukan secara komprehensif. Data dan parameter yang jelas menjadi hal penting agar kualitas pelaksanaan program dapat diukur," imbuh Dadang.
BPS Tekankan Pentingnya Data Perumahan
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti turut menekankan pentingnya penggunaan data dalam merumuskan kebijakan perumahan agar bantuan pemerintah menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Dalam kesempatan tersebut, Amalia menyampaikan bahwa berdasarkan survei, sekitar 12,4 persen masyarakat belum memiliki rumah dan 24 persen masih menempati rumah tidak layak huni.
Ia juga menyampaikan angka kepemilikan rumah di DKI Jakarta serta kondisi rumah beratap asbes di Jakarta Barat sebagai bagian dari persoalan perumahan yang perlu mendapat perhatian.
"Berdasarkan survei, sekitar 12,4 persen belum memiliki rumah dan 24 persen masih menempati rumah tidak layak huni. Untuk DKI Jakarta, 39,4 persen belum memiliki rumah sendiri, sedangkan di Jakarta Barat angkanya mencapai 57,56 persen untuk rumah yang atapnya masih menggunakan asbes. Bersama Menteri PKP, Mendagri, dan kepolisian, kami mendukung pengawalan penyediaan rumah layak bagi rakyat yang lebih bermartabat," terang Amalia.
Pengadaan Material Hemat Anggaran
Dalam rangka memperkuat transparansi dan akuntabilitas program bedah rumah, Kementerian PKP juga melaksanakan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) di Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
Proses tersebut diikuti tiga toko bangunan, yakni TB Sinar Mega Jaya II, TB Nanda Jaya, dan TB Anggiat Jaya. Dari pemilihan tersebut, diperoleh efisiensi anggaran sekitar 2,3 persen atau Rp8.956.000 dari total pagu Rp385 juta.
Efisiensi anggaran tersebut akan dimanfaatkan kembali untuk membantu penerima bantuan sehingga manfaat program dapat diperluas. Mekanisme pemilihan toko terbuka juga menjadi bagian dari upaya memastikan pengadaan material dilakukan secara transparan dan tetap memperhatikan kualitas bahan bangunan.
Selain itu, Maruarar mengapresiasi dukungan PT Astra International Tbk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk rumah pada 2026 yang mencakup 4.250 unit rumah.
Melalui kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, kepolisian, BPS, ATR/BPN, PNM, dan mitra swasta, Kementerian PKP terus mendorong penyediaan hunian layak yang terintegrasi dengan kepastian hukum dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendukung Program 3 Juta Rumah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
