TVRINews, Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menargetkan pelaksanaan Program Bedah Rumah bagi warga di Kampung Ambon, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, rampung pada 24 Desember 2026 atau malam Natal.
Target tersebut disampaikan Maruarar saat meninjau calon penerima bantuan Program Bedah Rumah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto, dan Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah, Sabtu, 24 Oktober 2026.

"Bedah rumah ini dikerjakan cepat dan selesai pada malam Natal, yaitu 24 Desember. Nanti Ibu saya kirim satu pohon Natal, ya," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Minggu, 25 Oktober 2026.
Calon penerima bantuan, Ester Yacoba Sumakul diketahui tinggal seorang diri di rumah seluas sekitar 50 meter persegi. Kondisi rumahnya membutuhkan perbaikan menyeluruh, mulai dari struktur atap yang rapuh, lantai yang rusak parah, hingga penutup atap berbahan asbes yang rusak dan bocor saat hujan. Rumah tersebut juga belum memiliki fasilitas sanitasi dan penghawaan yang memadai.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, kondisi sosial ekonomi dan kelayakan hunian menjadi pertimbangan dalam menentukan penerima bantuan agar program menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
"Ibu Ester masuk kategori desil 1 karena kondisi rumah yang rusak parah pada bagian atap dan lantai. Ibu juga sudah berumur 60 tahun, tidak bekerja, serta tinggal sendirian," kata Amalia.
Selain Ester, dua calon penerima bantuan lainnya yang ditemui dalam peninjauan tersebut adalah Ronald Yeesy Teterissa dan Saamena A.C.
Berdasarkan rencana pelaksanaan, pekerjaan bedah rumah dijadwalkan dimulai pada 10 November 2026 dan ditargetkan selesai pada 24 Desember 2026.
Alokasi Bedah Rumah DKI Jakarta Naik
Maruarar mengatakan, percepatan Program Bedah Rumah merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Pada 2026, alokasi Program Bedah Rumah di Provinsi DKI Jakarta meningkat menjadi 10.300 unit, dibandingkan 158 unit pada 2025. Dari total tersebut, sebanyak 10.000 unit dialokasikan untuk wilayah perkotaan dan 300 unit untuk wilayah pesisir.
Khusus Jakarta Barat, pemerintah mengalokasikan 2.000 unit bantuan yang tersebar di delapan kecamatan dan 50 kelurahan. Sementara itu, Kecamatan Cengkareng memperoleh alokasi sebanyak 213 unit.
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat menjadi pihak yang mengusulkan calon penerima bantuan berdasarkan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.
Maruarar juga menekankan pentingnya sosialisasi secara luas agar masyarakat memahami mekanisme dan persyaratan Program Bedah Rumah. Pemerintah turut mendorong penyederhanaan ketentuan melalui Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026 untuk mempercepat pelaksanaan bantuan dengan tetap menjaga ketepatan sasaran dan akuntabilitas.
Bedah Rumah Diintegrasikan dengan Pemberdayaan Ekonomi
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar menegaskan bahwa penanganan rumah tidak layak huni perlu didukung upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Karena itu, pemerintah mendorong integrasi perbaikan rumah dengan pemberdayaan ekonomi dan kepastian hukum atas hunian masyarakat.
Kementerian PKP berkolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui program pemberian satu juta sertifikat rumah gratis bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Selain itu, pemerintah menyosialisasikan dukungan permodalan usaha melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Di DKI Jakarta, sekitar 250.000 masyarakat telah diberdayakan melalui program Kementerian ATR/BPN dan PNM sangat bermanfaat untuk rakyat kecil dan kami sebagai pemerintah akan terus bekerja keras lagi untuk melaksanakanNM.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan memperluas pelayanan kepada masyarakat.
"Program terpadu seperti ini yang sudah dilakukan Pak Ara bersama program-program terpadu ini," imbuh Tito.
Melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi terkait, Program Bedah Rumah diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperluas akses terhadap hunian yang layak, sehat, dan aman.










