TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, meninjau perkembangan proyek normalisasi Kali Ciliwung di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis, 7 Mei 2026.
Dalam peninjauan tersebut, Menko AHY mengungkapkan bahwa dari total target 33 kilometer, saat ini pengerjaan yang telah tuntas baru mencapai sekitar 52 persen atau sepanjang 17 kilometer. Sisanya, yakni 16 kilometer lagi, akan terus dikejar penyelesaiannya secara progresif oleh pemerintah.
“Tadi penjelasan dari Kepala BBWS menyebutkan bahwa target awal penyelesaian adalah tahun 2027. Namun karena sejumlah dinamika dan faktor lainnya, target tersebut bergeser menjadi sekitar 2028–2029,” ujar Menko AHY.
Menko AHY berharap sisa pengerjaan sepanjang 16 kilometer tersebut dapat diselesaikan tanpa hambatan berarti. Ia menyatakan telah mengidentifikasi beberapa titik prioritas yang dinilai sangat rentan dan memerlukan penguatan infrastruktur segera.
Senada dengan Menko AHY, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah masalah pembebasan lahan. Menurutnya, pembangunan tanggul belum bisa dilakukan selama lahan belum sepenuhnya bebas meskipun anggaran sudah tersedia.
“Sebenarnya anggarannya sudah tersedia, tetapi karena lahannya belum siap, anggaran tersebut harus terus digeser. Saat ini kami bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, dan Pemprov DKI sangat kooperatif dalam proses pembebasan lahan sehingga timeline sedang disesuaikan kembali hingga tahun 2027,” jelas Diana.
Ia menambahkan bahwa jika tidak ada kendala dalam pembebasan lahan, pembangunan tanggul sepanjang 16 kilometer tersebut diharapkan bisa selesai. Koordinasi intensif juga terus dilakukan dengan pemerintah daerah, baik DKI Jakarta maupun Jawa Barat.
Selain membahas normalisasi Ciliwung, Wamen PU juga memberikan tanggapan mengenai persoalan banjir di titik lain, seperti kawasan Blok M. Ia menekankan bahwa banjir di perkotaan sering kali disebabkan oleh sistem drainase yang tidak lancar akibat sumbatan sampah.
“Kenapa drainasenya tidak lancar? Karena tersumbat sampah yang menumpuk sehingga air tidak bisa mengalir. Kami akan terus berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta untuk mengecek saluran-saluran drainase yang banyak tersumbat sampah agar tidak menyebabkan banjir di berbagai titik,” tutur Diana.
Menutup keterangannya, Menko AHY kembali menekankan bahwa percepatan normalisasi sisa 16 kilometer ini sangat krusial sebagai langkah konkret pemerintah dalam melindungi warga dari ancaman banjir tahunan.
