TVRINews, Jakarta
Komisi II DPR RI menggelar rapat bersama membahas kebijakan di provinsi sekaligus keuangan bersama dengan Wamendagri Ribka Haluk hingga sejumlah gubernur di Ruang Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 30 April 2025.
Pada rapat tersebut, nampak kepala daerah yang hadir seperti Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Jakarta Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Selain itu, turut hadir perwakilan dari berbagai provinsi seperti Papua, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, hingga Papua Pegunungan.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menjelaskan bahwa agenda rapat kali ini difokuskan untuk membahas kemandirian keuangan daerah, terutama dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurutnya, daerah perlu didorong agar tidak terus-menerus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pusat.
"Menjelang akhir tahun, para kepala daerah seringkali mendatangi DPR RI dan berkeliling ke kementerian untuk mengupayakan tambahan dana transfer. Karena itu, rapat ini merupakan bagian dari pengawasan dan evaluasi, agar fungsi budgeting kami di DPR bisa didasarkan pada data dan posisi yang kuat," ujar Rifqinizamy.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber pemasukan daerah yang seharusnya bisa menjadi stimulus bagi perekonomian lokal.
"Kita tahu lebih dari 70 persen daerah di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota, masih sangat bergantung pada APBN," tambahnya.
Rapat ini menjadi bagian dari upaya DPR RI untuk memperkuat desentralisasi fiskal, mendorong optimalisasi pendapatan daerah, serta mendorong kolaborasi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan kemandirian fiskal nasional.
Baca Juga: Menhan-Panglima TNI Rapat Bareng Komisi I DPR, Bahas Kesejahteraan Prajurit
