TVRINews, Jakarta
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak fenomena El Niño yang diperkirakan mencapai kategori kuat pada 2026.
Antisipasi sejak dini dinilai penting untuk meminimalkan risiko kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penurunan kualitas udara, hingga tekanan terhadap inflasi daerah.
Peringatan tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Niño pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.
Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, fenomena El Niño 2026 telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen. Kondisi tersebut diperkirakan akan mengurangi curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan garis khatulistiwa, selama puncak musim kemarau.
“Fenomena El Niño merupakan fenomena iklim global yang memengaruhi distribusi curah hujan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa El Niño dan musim kemarau adalah dua hal yang berbeda. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Niño terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau,” ujar Faisal dalam keterangan yang diterima tvrinews, dikutip, Selasa, 30 Juni 2026.
Ia menjelaskan, El Niño diperkirakan berlangsung selama sembilan hingga 12 bulan. Meski demikian, durasi tersebut tidak berarti seluruh wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau sepanjang periode tersebut.
“Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Niño, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan,” jelasnya.
Menurut BMKG, wilayah yang diperkirakan menerima dampak paling besar meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diproyeksikan berada di bawah kondisi normal.
Selain memengaruhi ketersediaan air dan sektor pertanian, El Niño juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, menurunkan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan, serta memicu gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit akibat paparan suhu panas.
BMKG mengingatkan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Defisit air dapat mengganggu fase pertumbuhan tanaman, menurunkan produktivitas, hingga meningkatkan risiko puso. Untuk itu, pemerintah daerah dan pelaku pertanian didorong melakukan penyesuaian pola tanam, mengoptimalkan pengelolaan irigasi, serta memanfaatkan informasi iklim sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor. Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” lanjutnya.
Faisal menambahkan, strategi mitigasi perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah karena Indonesia memiliki 699 Zona Musim (ZOM) yang memiliki kondisi iklim berbeda-beda.
“Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Kami mengimbau pemerintah daerah untuk memanfaatkan informasi yang disediakan BMKG dan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis BMKG di wilayah masing-masing agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi lokal,” ungkapnya.
BMKG juga menyampaikan sejumlah rekomendasi mitigasi kepada berbagai sektor. Pada sektor kehutanan dan pengelolaan lahan, perhatian perlu difokuskan pada upaya pencegahan karhutla, terutama di wilayah yang rawan mengalami kebakaran saat musim kemarau.
Di kawasan perkotaan, pemerintah daerah didorong memperkuat pengendalian emisi kendaraan, mengembangkan transportasi publik dan kawasan rendah emisi, serta membatasi aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara menurun.
Sementara pada sektor kesehatan, pemerintah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kasus ISPA maupun penyakit akibat suhu panas ekstrem, termasuk heatstroke. BMKG juga menekankan pentingnya memasukkan risiko iklim dalam perencanaan ekonomi dan ketahanan pangan karena kemarau panjang berpotensi memengaruhi produksi pertanian dan stabilitas harga pangan.
“Kita harus mempertimbangkan aspek climate risk dalam perencanaan ekonomi dan investasi. Dengan mempertimbangkan risiko iklim secara lebih baik, produktivitas sektor pertanian dan stabilitas ekonomi dapat lebih terjaga,” tegasnya.
Di sektor energi, BMKG mendorong optimalisasi pengelolaan waduk dan sumber daya air berdasarkan prediksi iklim untuk menjaga pasokan listrik, kebutuhan irigasi, dan ketersediaan air bagi masyarakat. Selain itu, penguatan cadangan air melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) serta percepatan diversifikasi sumber energi juga dinilai penting untuk mengantisipasi dampak El Niño terhadap pembangkit listrik tenaga air.
Menutup paparannya, Faisal menegaskan BMKG akan terus memantau perkembangan dinamika atmosfer dan iklim serta menyampaikan informasi dan peringatan dini sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam menghadapi El Niño 2026.
“Saya yakin, dengan koordinasi lintas sektor yang kuat, akan membuat kita bangsa Indonesia jauh lebih tangguh dan siap dalam menghadapi fenomena iklim ini,” tuturnya.
