TVRINews, Aceh
Pemerintah memulai pembangunan 178 unit hunian tetap (huntap) di Desa Perkebunan Alur Jambu, Kabupaten Aceh Tamiang. Pembangunan ini ditargetkan selesai dalam 90 hari sebagai bagian dari percepatan pemulihan masyarakat terdampak bencana di Aceh.
Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking setelah proses penyiapan lahan, penyelesaian persoalan pertanahan, pengadaan, dan kontrak pekerjaan rampung.
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra), Ronny Hutahayan, menyampaikan bahwa pembangunan huntap harus segera diselesaikan agar warga dapat meninggalkan hunian sementara dan kembali menata kehidupan mereka.
“Harapannya sederhana, rumah-rumah ini selesai dengan baik, aman ditempati, dan masyarakat tidak perlu lagi berlama-lama di hunian sementara. Ketika masyarakat pindah, jalan, air, listrik, dan lingkungan juga harus sudah siap,” ujar Ronny dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Minggu, 11 Oktober 2026.
Ia menegaskan percepatan pembangunan perlu diiringi pemenuhan standar kualitas, keselamatan, dan kelengkapan fasilitas pendukung. Dengan demikian, warga dapat langsung menempati rumah yang layak setelah pembangunan selesai.
“Beberapa bulan ke depan, ketika kita kembali ke sini, harapannya rumah sudah berdiri, air mengalir, listrik menyala, dan keluarga bisa mulai menata hidup kembali,” ucap Ronny.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri sekaligus Kepala Posko Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Wilayah Aceh Safrizal Zakaria Ali mengatakan pembangunan huntap di Alur Jambu merupakan bagian dari pembangunan serentak di sejumlah kabupaten di Aceh. Sebanyak 178 unit rumah di lokasi tersebut akan dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Safrizal menyebut persoalan pertanahan telah diselesaikan, sedangkan proses tender dan kontrak pekerjaan juga telah rampung. Kondisi tersebut diharapkan mendukung pelaksanaan pembangunan sesuai jadwal.
“Alhamdulillah, persoalan pertanahan sudah selesai. Proses pekerjaan dan kontrak juga sudah berjalan. Kita berharap pekerjaan ini dapat dituntaskan sesuai target 90 hari dan pembangunan tahun 2026 selesai tepat waktu,” kata Safrizal.
Pemerintah merencanakan pembangunan 20.647 unit huntap bagi masyarakat terdampak bencana di seluruh Provinsi Aceh. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.220 unit ditargetkan dibangun pada 2026, sedangkan 14.427 unit lainnya direncanakan pada 2027.
Khusus di Kabupaten Aceh Tamiang, target pembangunan huntap pada 2026 mencapai 2.399 unit dan dilanjutkan dengan rencana pembangunan 8.244 unit pada 2027.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera I Arifay Saini mengatakan pembangunan huntap merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam membantu warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
“Ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah komitmen negara bahwa warga yang kehilangan tempat tinggal tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Kami memastikan huntap dibangun dengan prinsip aman, layak, tepat waktu, transparan, dan manusiawi,” ucap Arifay.
Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan huntap di Aceh rampung pada akhir 2027. Kemenko Infra bersama pemerintah daerah dan kementerian serta lembaga terkait akan terus mengawal pelaksanaannya, termasuk memastikan tersedianya prasarana dan utilitas agar warga dapat menempati lingkungan yang aman dan layak.
