TVRINews, Jakarta
Outlook Ketenagakerjaan 2026 yang disusun Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan memproyeksikan terbukanya jutaan lapangan kerja baru dari pengembangan hilirisasi industri dan ekonomi hijau. Namun, di balik peluang tersebut, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan pasar kerja, mulai dari dominasi sektor informal hingga kesenjangan keterampilan tenaga kerja.
Kepala Barenbang Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan perubahan dunia kerja saat ini dipengaruhi oleh berbagai perkembangan global, seperti kecerdasan buatan (AI), otomatisasi, digitalisasi, dan tuntutan pembangunan berkelanjutan.
“Indonesia berada pada momentum penting untuk mentransformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Outlook Ketenagakerjaan 2026 memberikan gambaran mengenai peluang, tantangan, serta arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk memperkuat ketahanan pasar kerja nasional,”ujar Anwar dalam keterangan tertulis, Senin, 22 Juni 2026.
Menurutnya, salah satu sumber utama penciptaan lapangan kerja baru berasal dari kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang terus diperluas. Selain itu, peralihan menuju ekonomi hijau juga diperkirakan akan mendorong pertumbuhan kesempatan kerja di berbagai sektor.
Dalam kajian tersebut, jumlah pekerjaan hijau (green jobs) diproyeksikan mencapai 3,88 juta tenaga kerja pada 2026. Peluang ini didorong oleh perkembangan energi baru terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, serta modernisasi industri.
“Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Karena itu, pengembangan keterampilan menjadi faktor yang sangat penting,”lanjutnya.
Meski demikian, Outlook Ketenagakerjaan 2026 juga mengungkap sejumlah tantangan yang masih membayangi pasar kerja nasional. Salah satunya adalah tingginya jumlah pekerja di sektor informal yang mencapai sekitar 58 persen dari total tenaga kerja Indonesia.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya transformasi menuju pekerjaan yang lebih produktif, berkualitas, dan memiliki perlindungan yang lebih baik masih perlu terus diperkuat.
Selain itu, perkembangan ekonomi digital yang melahirkan berbagai pekerjaan berbasis platform turut menghadirkan tantangan baru. Regulasi ketenagakerjaan dituntut mampu menyesuaikan diri dengan perubahan pola hubungan kerja, perlindungan sosial pekerja, serta dinamika ekonomi digital yang berkembang pesat.
Tantangan lainnya adalah kesenjangan kompetensi tenaga kerja. Berdasarkan hasil kajian, sekitar 50 persen tenaga kerja Indonesia baru memiliki kemampuan literasi digital pada tingkat dasar hingga menengah. Sementara itu, kebutuhan industri saat ini diperkirakan membutuhkan lebih dari 80 persen tenaga kerja yang menguasai kompetensi digital.
Fenomena ketidaksesuaian keterampilan atau skill mismatch antara lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja juga masih menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat sistem pengembangan kompetensi melalui strategi keterkaitan dan kesesuaian (link and match) antara pendidikan serta pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Langkah yang ditempuh antara lain melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), pengembangan pelatihan berbasis teknologi, peningkatan kompetensi digital dan energi hijau, serta penyelarasan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan kebutuhan industri.
“Penguatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari transformasi ekonomi dan teknologi,”ucapnya.
Ia berharap Outlook Ketenagakerjaan 2026 dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan strategis guna meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia sekaligus menciptakan pasar kerja yang lebih produktif, tangguh, dan berkelanjutan.
