TVRINews, Jakarta
Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) mendorong penguatan kerja sama di bidang hak asasi manusia (HAM) dengan negara-negara kawasan Asia-Pasifik. Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto dengan para duta besar dan perwakilan kedutaan besar negara sahabat di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.
Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog informal untuk mempererat hubungan diplomatik sekaligus menjajaki peluang penguatan kerja sama di bidang hak asasi manusia (HAM) di kawasan Asia-Pasifik.
Dalam sambutannya, Mugiyanto menyampaikan bahwa format pertemuan yang lebih santai dibandingkan forum diplomatik formal diharapkan dapat mendorong komunikasi yang terbuka, mempererat hubungan antarpeserta, serta membuka ruang pertukaran pandangan mengenai berbagai peluang kerja sama HAM. Ia menegaskan bahwa bagi Indonesia, penghormatan, perlindungan, penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM merupakan mandat konstitusi yang menjadi tanggung jawab negara, khususnya pemerintah.
Dalam konteks tersebut, pembentukan KemenHAM merupakan langkah kelembagaan untuk memperkuat pelaksanaan mandat negara di bidang HAM.
Lebih lanjut, Mugiyanto mengaitkan komitmen tersebut dengan pesan Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila mengenai pentingnya membangun kekuatan bersama yang dimulai dari ketahanan dalam negeri. Ketersediaan pangan, air bersih, dan energi yang andal merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar tersebut juga memiliki keterkaitan erat dengan upaya penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.
Dalam kesempatan yang sama, Mugiyanto mengingatkan kembali semangat Konferensi Asia-Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada April 1955 dan dihadiri oleh 29 negara. Salah satu prinsip utama dalam Dasasila Bandung adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia dan tujuan serta prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Meskipun memiliki latar belakang politik, keyakinan, dan sejarah yang beragam, negara-negara peserta konferensi berhasil menemukan kesamaan pandangan mengenai pentingnya martabat manusia, kedaulatan, dan kerja sama. Semangat tersebut terus diupayakan Indonesia melalui berbagai inisiatif diplomasi, salah satunya penyelenggaraan Bali Democracy Forum sejak 2008.
“Pada akhirnya, hak asasi manusia adalah soal manusia. Negara kita mungkin menempuh jalan yang berbeda, tetapi kita memiliki harapan yang sama untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi warganya,” ujar Mugiyanto
Sebagai tindak lanjut untuk memperkuat kerja sama HAM di kawasan, Mugiyanto menyampaikan dua inisiatif yang diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi antarnegara.
Pertama, penyelenggaraan Asia-Pacific Human Rights Best Practices Conference di Jakarta pada Senin, 7 Desember 2026, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember. Konferensi ini akan menjadi forum bagi negara-negara di kawasan Asia-Pasifik untuk berbagi praktik baik dalam memenuhi kewajiban HAM sebagai pemerintah, termasuk melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan layanan publik, serta program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Untuk memastikan pertukaran pengalaman yang substantif, setiap negara diharapkan dapat mengirimkan perwakilan pejabat dari kementerian atau lembaga terkait di tingkat pusat.
Kedua, KemenHAM mengusulkan pembentukan forum tahunan HAM kawasan Asia-Pasifik mulai 2027. Forum tersebut direncanakan berlangsung menjelang peringatan Hari HAM Sedunia dan menjadi wadah berkelanjutan bagi negara-negara di kawasan untuk bertukar pengalaman, membagikan praktik baik, serta mengidentifikasi peluang kerja sama yang konkret dan dapat diimplementasikan bersama.
Terkait rencana konferensi tersebut, KemenHAM akan menyampaikan undangan resmi melalui masing-masing kedutaan besar negara sahabat. Dukungan perwakilan diplomatik diharapkan dapat memfasilitasi penyampaian undangan kepada pejabat atau instansi yang memiliki kewenangan di bidang HAM di negara masing-masing, sekaligus mengonfirmasi partisipasi dalam kegiatan tersebut.
Selain itu, KemenHAM juga membuka ruang bagi para duta besar dan perwakilan negara sahabat untuk menyampaikan masukan mengenai tema maupun format forum tahunan agar inisiatif tersebut dapat memberikan manfaat bagi seluruh negara peserta.
“71 tahun setelah Bandung, saya berharap ini menjadi awal dari lebih banyak percakapan dan persahabatan yang lebih erat di antara kita,” tutup Mugiyanto.










