TVRINews – Teheran
Ketegangan Meningkat Setelah Serangan Udara Terbaru Memperdalam Ketidakpercayaan Teheran Terhadap Komitmen Gencatan Senjata Washington
Proses negosiasi untuk mengakhiri perang tiga bulan di Iran kini berada di ambang ketidakpastian. Di tengah upaya diplomatik yang dimediasi oleh Qatar, skeptisisme mendalam kembali menyelimuti elite politik dan militer Teheran menyusul aksi saling serang terbaru antara pasukan Iran dan militer Amerika Serikat (AS).
"Prinsip fundamental kami adalah ketidakpercayaan terhadap Amerika," tegas Abbas Moghtadaei, seorang anggota parlemen senior Iran, dalam sebuah wawancara dengan televisi negara, Selasa 26 Mei 2026 Malam waktu setempat.
Pernyataan keras tersebut mengemuka sesaat setelah delegasi Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen, Mohammad Bagher Ghalibaf, tiba di Teheran dari Doha. Kunjungan tersebut semula ditujukan untuk merumuskan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) guna mengakhiri eskalasi militer yang telah berlangsung sejak akhir Februari lalu.
Eskalasi Militer di Selat Hormuz
Krisis diplomatik ini dipicu oleh serangan udara AS di Provinsi Hormozgan. Kementerian Luar Negeri Iran langsung melayangkan protes keras dan menuduh Washington melakukan "pelanggaran nyata" terhadap gencatan senjata yang baru disepakati pada 8 April.
Sebagai bentuk respons, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengumumkan bahwa sistem pertahanan udara domestik mereka, Arash-e Kamangir, berhasil menembak jatuh pesawat nirawak (drone) RQ-4 buatan AS.
Sebaliknya, Komando Pusat AS menyatakan bahwa operasi tersebut bersifat defensif, dengan target situs peluncuran rudal dan kapal cepat Iran yang dinilai mengancam jalur pelayaran internasional.
Dampak dari gesekan ini langsung terasa di sektor maritim. Intelijen maritim Inggris melaporkan sebuah kapal tanker mengalami ledakan eksternal dan kebocoran bahan bakar sekitar 60 mil laut di timur ibu kota Oman, Muscat. Meski demikian, otoritas Teheran memilih untuk tidak memberikan komentar resmi terkait insiden kapal tanker tersebut.
Dilema Politik Internal Teheran
Draf kesepahaman yang sedang digodok sebenarnya menawarkan insentif ekonomi yang signifikan bagi Iran, termasuk pembukaan kembali Selat Hormuz yang membeku sejak serangan gelombang pertama oleh AS dan Israel pada 28 Februari.
Selain itu, draf tersebut memuat klausul pencairan aset luar negeri Iran yang dibekukan serta peta jalan baru bagi negosiasi program nuklir.
Namun, bagi faksi konservatif di Teheran, konsesi tersebut dipandang sebagai jebakan politik.
"Bagi kepemimpinan Iran, agar kesepakatan ini dapat diterima secara domestik, Teheran harus membingkainya bukan sebagai kapitulasi di bawah tekanan militer, melainkan sebagai stabilisasi terkelola yang tetap menjaga garis merah kedaulatan mereka," ujar Nicole Grajewski, asisten profesor dari Sciences Po’s Center for International Research.
Menurut Grajewski, Iran setidaknya akan tetap mempertahankan kapasitas pengayaan uranium dan struktur pencegahan regional mereka di luar dokumen perjanjian formal.
Sentimen penolakan juga datang dari sektor militer. Majid Mousavi, komandan kedirgantaraan IRGC, mengutip mendiang Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei melalui sebuah unggahan di platform X, menegaskan bahwa bernegosiasi dengan musuh adalah "kerugian murni."
Mousavi menyatakan kesetiaannya pada garis kebijakan Pemimpin Tertinggi yang baru, Mojtaba Khamenei, yang menegaskan bahwa wilayah regional tidak akan lagi menjadi perisai bagi pangkalan-pangkalan militer AS.
Instrumen Posisi Tawar dan Kekhawatiran Keamanan
Para analis internasional menilai bahwa faksi garis keras Iran khawatir kehilangan instrumen penekanan taktis mereka jika menyetujui draf yang ada saat ini.
Alex Vatanka, pakar senior dari Middle East Institute, menjelaskan bahwa perdebatan di internal Iran kini telah bergeser dari opsi apakah harus bernegosiasi menjadi apa saja yang harus dikorbankan.
"Faksi garis keras sangat waspada terhadap diskusi apa pun yang melibatkan Selat Hormuz, urutan pencabutan sanksi, atau konsesi nuklir. Mereka melihat tekanan maritim sebagai aset posisi tawar pasca-perang yang paling utama," ungkap Vatanka kepada Al Jazeera.
Di sisi lain, muncul kekhawatiran terkait aspek keselamatan para petinggi Teheran. Analis politik lokal yang berafiliasi dengan IRGC, Nima Akbarkhani dan Ali Samadzadeh, mensinyalir bahwa klausul akses verifikasi dalam kesepakatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh intelijen asing sebagai skema taktis untuk melacak dan menargetkan figur-figur kunci Iran.
Saat ini, pembicaraan dilaporkan berjalan lamban akibat keterbatasan akses komunikasi langsung dengan otoritas tertinggi Iran yang berada di lokasi aman sejak perang pecah.
Dengan dinamika domestik yang sangat kompleks, para pengamat memperkirakan hasil sela yang paling realistis dalam waktu dekat adalah pengaturan intermezo yang tidak stabil, alih-alih sebuah kesepakatan damai yang komprehensif.
