TVRINews, Jakarta
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menggandeng Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk memperkuat perlindungan sekaligus peningkatan kompetensi Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar mampu bersaing di pasar kerja global.
Kolaborasi tersebut dibahas dalam audiensi strategis antara Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026.
Dalam pertemuan itu, Menteri Mukhtarudin mengungkapkan bahwa berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Siskop2MI) per 25 Mei 2026, terdapat lebih dari 314 ribu peluang kerja di 10 negara penempatan utama. Namun, baru sekitar 24 persen peluang yang berhasil terisi.
"Artinya, ada gap sebesar 76 persen yang belum terisi. Ini tantangan sekaligus peluang besar. Permintaan dari luar negeri sangat tinggi tetapi membutuhkan kompetensi khusus, baik dari segi keahlian maupun penguasaan bahasa," ujar Mukhtarudin dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Rabu, 27 Mei 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih belum sinkronnya kompetensi lulusan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
Untuk menjawab tantangan itu, Kementerian P2MI menggandeng 12 kementerian dan lembaga yang memiliki fasilitas pelatihan vokasi guna meningkatkan kualitas calon pekerja migran Indonesia.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan yakni pembentukan Migrant Center di perguruan tinggi. Saat ini, sebanyak 12 kampus telah meresmikan pusat layanan tersebut dan 15 kampus lainnya tengah dalam proses persiapan.
Selain di perguruan tinggi, penguatan kompetensi juga dilakukan di tingkat SMA dan SMK melalui integrasi materi migrasi aman, penguasaan bahasa asing, dan keterampilan global dalam kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler tanpa mengubah kurikulum utama.
Kementerian P2MI juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui program Sekolah Rakyat untuk membuka akses pelatihan vokasi bagi masyarakat kurang mampu agar mampu bersaing di pasar kerja dunia.
Di sisi perlindungan, Mukhtarudin menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat pengawasan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), termasuk menangani persoalan pekerja migran nonprosedural.
Ia menyoroti masih terjadinya deportasi PMI dari Malaysia hampir setiap minggu akibat persoalan dokumen hingga kasus kriminalitas.
Untuk memperkuat kehadiran negara, pemerintah mengoptimalkan 23 BP3MI serta shelter deportan di wilayah perbatasan seperti Nunukan, Batam, dan Pontianak sebagai pusat pemulangan, pembinaan, dan pendampingan PMI.
Selain perlindungan, Kementerian P2MI juga menjalankan program Quick Win SMK Global dengan konsep "latih, kompeten, dan tempatkan" untuk menyiapkan lulusan SMK dan masyarakat umum agar siap bekerja di pasar internasional.
"Target awal tahun 2026 diproyeksikan mencapai 80 ribu peserta, di mana eksekusinya akan terus disesuaikan dengan kesiapan anggaran pemerintah," ucapnya.
Sementara itu, Rachmat Pambudy mengapresiasi grand design dan roadmap yang dipaparkan Kementerian P2MI. Menurutnya, program tersebut sudah komprehensif dan sejalan dengan arahan Prabowo Subianto.
"Apa yang dipaparkan Pak Mukhtarudin ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945. Kita harus ingat bahwa setiap warga negara yang berada di luar negeri adalah duta Indonesia," kata Rachmat.
Ia menegaskan, Bappenas siap memberikan dukungan penuh dari sisi perencanaan dan penganggaran nasional guna memperkuat ekosistem perlindungan dan peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia secara terintegrasi.
