TVRINews, Denpasar
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong pembangunan di Provinsi Bali dilakukan secara terpadu melalui pendekatan Satu Pulau, Satu Tata Kelola.
Pendekatan ini mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, konektivitas, penataan ruang, pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam satu kerangka pembangunan wilayah yang saling mendukung dan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Menko AHY saat memimpin Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah Bali di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan penataan ruang tidak dapat dipisahkan satu sama lain demi mewujudkan Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
"Bali merupakan andalan Indonesia. Kita ingin memastikan Bali sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia terus menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun tidak adil jika demi mengejar pertumbuhan pariwisata, masyarakat Bali, alam Bali, dan budaya Bali justru terabaikan. Ketiganya harus menjadi fondasi utama pembangunan," ujar Menko AHY dalam keterangannya, Selasa 21 Juli 2026.
Menurut Menko AHY, pengembangan wilayah harus selalu diawali dengan penataan ruang yang baik agar seluruh pembangunan berjalan secara seimbang dan berkelanjutan.
"Pengembangan wilayah harus diawali dari tata ruang yang baik. Kita ingin memastikan pembangunan berjalan seimbang, tidak hanya mendukung pariwisata, tetapi juga menjaga sawah tetap produktif, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi lainnya," jelas Menko AHY.
Rapat koordinasi juga mengidentifikasi sejumlah tantangan utama pembangunan Bali, mulai dari meningkatnya tekanan sektor pariwisata (overtourism), konektivitas yang belum merata, penurunan kualitas lingkungan akibat persoalan persampahan dan pencemaran, hingga pemanfaatan ruang yang belum sepenuhnya terkendali.
Menurut Menko AHY, berbagai tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan secara sektoral, melainkan membutuhkan orkestrasi lintas kementerian, pemerintah daerah, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan.
Untuk itu, pemerintah menetapkan empat klaster utama pengembangan Bali, yakni penguatan infrastruktur dan konektivitas, penataan ruang wilayah, tata kelola lingkungan hidup, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan. Keempat klaster tersebut menjadi fondasi dalam menyusun kebijakan dan program lintas sektor agar pembangunan Bali berlangsung secara terintegrasi.
Sebagai tindak lanjut rakor, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan menyusun action plan sesuai kewenangan masing-masing. Langkah tersebut meliputi percepatan pembangunan konektivitas dan transportasi multimoda, penguatan sistem pengelolaan sampah, perlindungan kawasan pangan dan subak, sinkronisasi tata ruang, pengembangan destinasi wisata baru di Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat, hingga penguatan ekonomi kreatif sebagai penopang pariwisata berkelanjutan.
Seluruh program akan dikawal melalui mekanisme monitoring dan evaluasi lintas kementerian untuk memastikan implementasi berjalan sesuai target.
Menko AHY menegaskan seluruh kebijakan pemerintah pusat akan terus diselaraskan dengan pemerintah daerah serta tetap menghormati karakteristik dan kearifan lokal Bali.
"Kita ingin ekonomi Bali terus tumbuh, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif semakin maju, tetapi budaya, tradisi, dan kearifan lokal tetap menjadi jiwa pembangunan. Bali memiliki kekhasan yang harus terus dijaga keseimbangannya," tutup Menko AHY.
